ADVERTISEMENT

Sungai Watch Audit Sampah Plastik, Pemerintah Minta Produsen Tanggap

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Kamis, 02 Jun 2022 18:43 WIB
Pantai Sanur, Bali dipenuhi sampah plastik dan ranting pohon. Penumpukan sampah di bibir pantai ini telah terjadi sejak 3 hari terakhir.
Foto: Nandhang Astika
Jakarta -

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rofi Alhanif mengapresiasi audit merek (brand audit) sampah plastik yang mencemari lingkungan di Bali. Menurutnya hasil audit dari Sungai Watch tersebut dapat menjadi evaluasi bagi produsen untuk membuat kemasan yang lebih ramah lingkungan.

Hal itu diungkapkan Rofi Dialog Nasional Penanggulangan Sampah Plastik oleh Produsen di Jakarta, pekan lalu. Brand audit tersebut dilakukan oleh Sungai Watch sebagai lembaga swadaya di bidang lingkungan di Bali. Mereka mengaudit sampah plastik sekali pakai, termasuk saset, botol dan gelas plastik, yang mencemari sungai dan perairan laut di Pulau Dewata. Dalam laporan brand audit atas sampah plastik di Bali pada 2021, Sungai Watch mengungkap ada 10 besar perusahaan yang produk dan kemasannya paling mencemari Bali.

"Belum lama ini ada penelitian yang bagus di Bali, brand audit atas sampah plastik sehingga ketahuan mana saja produk perusahaan yang berakhir di alam, baik itu di sungai maupun di laut," kata Rofi dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/2022).

Menurut Rofi, brand audit seperti yang dilakukan Sungai Watch tersebut bermanfaat untuk mengedukasi produsen agar lebih bertanggungjawab untuk menarik kembali produk dan kemasan plastik yang mereka produksi dan terbuang di lingkungan terbuka sebagai sampah.

"Memang banyak tantangan, utamanya untuk produk seperti saset yang terbilang dilema lantaran permintaannya tinggi, terutama di daerah yang masyarakat atau ekonominya lemah," tutur Rofi.

Ia pun mendorong kalangan produsen aktif mengeksplorasi mekanisme penarikan sampah plastik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Dalam dialog yang sama, Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik mengakui dilema peredaran masif produk sekali pakai yang bermasalah dari sisi kemasan (problematic packaging), utamanya saset. Oleh sebab itu, Ujang mengungkapkan pemerintah mendorong produsen mengadopsi penghentian produksi produk dan kemasan pangan dengan wadah plastik mini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Dalam peraturan tersebut, produsen air kemasan diarahkan untuk menghentikan produksi dan peredaran semua kemasan mini di bawah 1 liter, per Desember 2029. Aturan serupa berlaku untuk kemasan saset di bawah 50 mililiter.

"Peraturan itu berlaku untuk semua level produsen, baik besar maupun kecil. Namun dalam implementasinya, target utamanya adalah perusahaan-perusahaan besar karena merekalah kontributor terbesar sampah plastik," ujar Ujang.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT