ADVERTISEMENT

Kompolnas: Sidang Etik Brotoseno di Era Sebelum Jenderal Sigit Kapolri

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Jun 2022 15:37 WIB
Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto
Foto Benny Mamoto: (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto meminta klarifikasi kepada Polri, terkait kembalinya AKBP Raden Brotoseno di Polri. Benny mengatakan keputusan tak memecat AKBP Brotoseno terjadi pada era Kapolri sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kami dari Kompolnas meminta klarifikasi, kemudian juga kejelasan mengenai penanganan kasus AKBP Brotoseno berikut penempatannya. Perlu saya sampaikan bahwa keputusan sidang kode etik ini tanggal 13 Oktober 2020, jadi itu era sebelum Pak Listyo Sigit," kata Benny, dikutip dari wawancara CNNIndonesia pada Kamis (2/6/2022).

Benny menuturkan keputusan di sidang kode etik telah bersifat inkrah. Di mana, AKBP Brotoseno telah menjalani sanksi sesuai keputusan majelis di sidang kode etik.

"Kemudian ini sudah inkrah, dengan sanksi yang diberikan adalah berhenti selama satu tahun, permintaan maaf dalam sidang maupun secara tertulis kepada Kapolri. Kemudian juga dialihtugaskan tidak dapat itu, nah ini sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan," ujar Benny.

"Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ketika sidang kode etik ada rekomendasi dari atasan untuk tidak diberhentikan, karena masih dibutuhkan dan dinilai berprestasi," imbuh Benny.

Benny menuturkan hal ini menjadi pelajaran untuk Polri, agar ke depan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan di sidang kode etik. Benny menyebut Polri perlu peka.

"Polri perlu peka ya terhadap bagaimana, kemudian antisipasi, kenapa? Ini jadi isu yang sensitif. Karena ini juga menjadi kejahatan serius yang sangat disorot oleh publik, ketika putusannya ringan saja kita sudah lihat di media, ketika pengadilan mutus ringan saja sudah ribut," jelas Benny.

"Oleh sebab itu, menurut kami ke depan Polri perlu lebih hati-hati ketika sidang kode etik dilaksanakan. Kasus-kasus yang terpidananya korupsi itu perlu mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar citra Polri tidak terbawa," sambung purnawirawan ini.

Sementara itu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai dipekerjakannya lagi AKBP Brotoseno akan memperburuk citra polisi. Dia lalu menyinggung pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

"Sudah pasti citra buruk kepolisian selama ini yang semakin buruk di mata masyarakat, karena justru mengangkat terpidana sebagai penyidik di Bareskrim Polri. Namun, bagi saya menarik untuk diulas ada empat alasan," jelas Kurnia.

Soal alasan Kadiv Propam yang menyebutkan pihak penyuap Brotoseno telah divonis bebas ditingkat kasasi, ICW menilai harus dicermati lagi karena meski demikian putusan hakim pengadilan mengonfirmasi Brontoseno melakukan perbuatan korupsi.

"Jadi tidak relevan lagi dipertimbangkan pihak penyuap. Yang kedua, yang saya rasa ini menjadi perdebatan di masyarakat, keriuhan di tengah masyarakat, Brotoseno dianggap berprestasi kala di posisi sebagai kepolisian. Tentu ini menghenyitkan dari seluruh rakyat Indonesia, sebab yang bersangkutan melakukan perbuatan korupsi menggunakan jabatannya sebagai penyidik dan meruntuhkan citra Polri di tengah masyarakat," lanjut Kurnia.

Lihat juga video 'Sederet Polemik yang Bikin Lili Pintauli Diadukan ke Dewas KPK!':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT