ADVERTISEMENT

MAKI soal Rompi Biru KPK Penangkal Korupsi: Setop Gimik!

Isal Mawardi - detikNews
Rabu, 01 Jun 2022 08:14 WIB
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk beri bukti tambahan terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.
Boyamin Saiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK memperkenalkan rompi berwarna biru yang disebut sebagai penangkal korupsi saat kegiatan pembekalan antikorupsi kepada PT PLN Persero. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) meminta KPK menghentikan gimik.

"Saya minta kepada KPK tolong hentikan gimik, hentikan narasi, hentikan yang sifatnya, bahkan di level saya, itu ngeles," ujar Ketua MAKI Boyamin Saiman ketika dihubungi, Selasa (31/5/2022).

Boyamin menjelaskan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi merupakan pimpinan KPK periode pertama. Amien, kata Boyamin, menyulap tata kelola penyelenggaraan bisnis dan tata kelola keuangan PLN menjadi lebih baik.

"Sebenarnya KPK itu nunggangi atau numpang tata kelola di PLN yang sudah bagus. Artinya level anti korupsinya sudah bagus. Jadi rompi biru itu tidak perlu sebenarnya. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang sudah baik kok pura-pura dibungkus baik? Sesuatu yang mengada-ada," lanjutnya.

Boyamin menilai sebaiknya KPK fokus ke perusahaan dengan dugaan korupsi besar atau BUMN yang memiliki utang tinggi.

"Kalau di PLN kan sudah baik. Jadi seperti menggarami air lautan. Terus kemudian rompi itu berlebihan dan sangat tidak perlu dan jadinya gimik," imbuhnya.

Boyamin kemudian menyinggung daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dia berharap KPK cepat menemukan Harun Masiku.

"Bagaimana bingungnya KPK menanggapi permintaan masyarakat untuk menangkap Harun Masiku sehingga jawabannya itu sifatnya narasi, sifatnya ngeles. Bahkan hanya sekadar (lebih baik) menjawab daripada tidak menjawab," pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyebut ritme kerja KPK dalam pemberantasan korupsi mengikuti ritme dan kehendak politik yang berkuasa hari ini. Apalagi, terang Adnan, KPK secara keseluruhan telah menjadi bagian dari pemerintah.

"Bagi saya, langkah-langkah KPK dalam kegiatan pembekalan, penyuluhan dan lain-lain tidak akan memberikan pengaruh apapun apabila KPK tidak masuk ke agenda perbaikan sistem yang rentan terhadap korupsi," ujar Adnan.

"Pemetaan KPK di PLN terkait risiko korupsi itu jauh lebih penting untuk dilakukan, dan upaya-upaya konkret untuk memperbaikinya juga sesuatu yang lebih urgent. Apalagi PLN adalah BUMN besar yang beberapa kali diterpa isu korupsi," lanjutnya.

Rompi Biru

Diberitakan sebelumnya, KPK mengadakan kegiatan pembekalan antikorupsi kepada PT PLN Persero. KPK pun memberikan rompi berwarna biru yang disebut sebagai penangkal korupsi atau disebut 'anti-rompi oranye'.

"Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada saat memasang rompi antikorupsi, karena kalau sampai ada rilis atau konpers yang rompinya rompi oranye kan menakutkan, lebih baik kita pakai rompi penangkal rompi oranye tersebut. Itu yang penting," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Kantor PLN, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2022).

"Mudah-mudahan ini seperti jas hujan. Jas hujan dari penangkalnya rompi oranye," tambahnya.

Simak juga 'ICW: Kejaksaan 'Hobi' Tuntut Ringan Koruptor, KPK Didominasi Tuntut Sedang':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT