Mensesneg: Proses RUU Sisdiknas Memang Belum Waktunya Sampai ke Presiden

ADVERTISEMENT

Mensesneg: Proses RUU Sisdiknas Memang Belum Waktunya Sampai ke Presiden

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 31 Mei 2022 15:25 WIB
Jakarta -

Mensesneg Pratikno memberikan penjelasan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut tidak mengetahui proses revisi UU Sisdiknas. Pratikno mengatakan pembahasan substansi revisi UU Sisdiknas memang belum saatnya sampai ke Jokowi.

"Pembahasan tentang substansi RUU Sisdiknas itu memang belum waktunya sampai ke presiden karena revisi UU Sisdiknas itu masih masuk dalam long list, daftar panjang, Prolegnas tahun 2019-2024," kata Pratikno dalam pernyataan pers di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/5/2022).

Pratikno menjelaskan Kemendikbud-Ristek sedang menyiapkan naskah akademik dan draf RUU untuk diajukan ke Baleg DPR. Itu dilakukan agar bisa masuk short list Prolegnas 2022.

"Itulah naskah yang sekarang ini beredar dan dibahas oleh APPI kemarin. Jadi proses revisi UU Sisdiknas masih sangat-sangat awal, tahapannya masih sangat panjang, dan memang belum sampai, belum waktunya sampai ke bapak presiden," ujar Pratikno.

"Dalam waktu dekat ini kami akan jadwalkan agar para menteri melaporkan substansinya ke presiden," sambung Jokowi.

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) sebelumnya beraudiensi dengan Jokowi di Istana Merdeka. APPI mengklaim Presiden Jokowi menyatakan tidak tahu ada proses proses RUU Sisdiknas.

"Kami membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas," ujar Ketua Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema A dalam keterangan tertulis, Senin (30/5).

"Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas," kata Doni.

Doni menyebut Jokowi bersikap setelah mendengar adanya RUU Sisdiknas dalam pertemuan tersebut. Jokowi disebut bakal memanggil Mendikbud Nadiem Makarim.

"Untuk itu Presiden akan memanggil Mendikbud meminta penjelasan terkait hal ini," kata Doni.

Dalam pertemuan itu, Aliansi Pendidikan mendukung visi dan misi Presiden Jokowi membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa. APPI mengatakan RUU Sisdiknas berpotensi merugikan Presiden Jokowi.

"Perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari spirit gotong royong bila dilanjutkan akan merugikan dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru," ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi yang juga hadir dalam pertemuan itu.

APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aliansi ini merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa.

Hadir dalam pertemuan ini Sekjen Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu) Z. Arifin Junaidi, Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (BP-MPK) David J. Tjandra, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) Romo Darmin Mbula OFM, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, dan Doni Koesoema A selaku pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pengarah APPI.

(knv/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT