Sistem Ini Jadi Alasan Sejumlah Musda Demokrat Kisruh, Paling Heboh soal IAS

Eva Safitri - detikNews
Senin, 30 Mei 2022 16:59 WIB
Partai Demokrat (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat (PD) beberapa kali berujung kisruh. Penyebab kisruhnya musda itu hampir seluruhnya sama, yakni kebijakan DPP (Dewan Pengurus Pusat) memutuskan Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) tidak berdasarkan banyaknya dukungan yang didapat.

Menurut catatan detikcom, setidaknya ada 4 musda di Demokrat yang berujung kisruh. Kader di daerah ini merasa DPP tak adil terkait pemilihan Ketua DPD. Kandidat yang memiliki suara terbanyak justru tidak terpilih jadi Ketua DPD.

Para pengurus daerah merasa aneh ketika ada tahapan lain yang harus dilalui, yakni fit and proper test. Kemudian hasilnya malah memutuskan kandidat lain yang tidak memiliki mayoritas suara.

Di tahap akhir memang Ketua DPD Demokrat hanya dipilih oleh tiga orang, yaitu Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, serta Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron.

Penjelasan DPP

Umumnya, dan di aturan Demokrat sebelumnya, Ketua DPD dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak di Musda. Namun Demokrat membuat tahapan lain setelah pemungutan suara.

Kepala Bamkostra Herzaky Mahendra Putra Herzaky menjelaskan AD/ART dan aturan organisasi soal pemilihan pengurus daerah. Menurut dia, dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 disebutkan proses pemilihan Ketua DPD di setiap daerah melalui beberapa tahapan.

Pertama, pengusulan bakal calon di Musda. Kader yang mengantongi dukungan suara 20 persen bisa diajukan di Musda.

"Di Musda berproses lagi. Bakal calon yang mengantongi suara 20 persen ini, 3 calon dengan suara terbanyak, lalu kemudian diusulkan di DPP untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu fit and proper test," tutur Herzaky.

Herzaky Mahendra Putra (Dok. Istimewa)

Menurut Herzaky, sistem baru ini lebih baik. Dia meyakini PD akan mendapat Ketua DPD yang terbaik dari sistem ini.

"Itu mekanisme dulu, sebelum AD/ART 2020. Kenapa ada perubahan, itu sesuai kesepakatan pemilik suara di kongres. Karena ingin calonnya terbaik dari berbagai aspek," ujar Herzaky.

"Karena pada saat fit and proper test, dukungannya sudah 0 semua. Tapi dukungan itu menjadi salah satu indikator calon ketua saja. Bukan indikator utama dan penentu. Yang menjadi penentu yaitu saat fit and proper test, bagaimana rekam jejaknya, komitmennya, dan visi-misinya," tutup Herzaky.

Nah, sistem ini berujung kisruh di sejumlah Musda DPD PD. Ringkasan musda Demokrat yang kisruh ada di halaman berikutnya.

Simak juga 'Teriakan Presiden untuk AHY Kala Berkunjung ke Jatim':






(eva/tor)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork