.webp)
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat (PD) beberapa kali berujung kisruh. Penyebab kisruhnya musda itu hampir seluruhnya sama, yakni kebijakan DPP (Dewan Pengurus Pusat) memutuskan Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) tidak berdasarkan banyaknya dukungan yang didapat.
Menurut catatan detikcom, setidaknya ada 4 musda di Demokrat yang berujung kisruh. Kader di daerah ini merasa DPP tak adil terkait pemilihan Ketua DPD. Kandidat yang memiliki suara terbanyak justru tidak terpilih jadi Ketua DPD.
Para pengurus daerah merasa aneh ketika ada tahapan lain yang harus dilalui, yakni fit and proper test. Kemudian hasilnya malah memutuskan kandidat lain yang tidak memiliki mayoritas suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tahap akhir memang Ketua DPD Demokrat hanya dipilih oleh tiga orang, yaitu Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, serta Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron.
Penjelasan DPP
Umumnya, dan di aturan Demokrat sebelumnya, Ketua DPD dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak di Musda. Namun Demokrat membuat tahapan lain setelah pemungutan suara.
Kepala Bamkostra Herzaky Mahendra Putra Herzaky menjelaskan AD/ART dan aturan organisasi soal pemilihan pengurus daerah. Menurut dia, dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 disebutkan proses pemilihan Ketua DPD di setiap daerah melalui beberapa tahapan.
Pertama, pengusulan bakal calon di Musda. Kader yang mengantongi dukungan suara 20 persen bisa diajukan di Musda.
"Di Musda berproses lagi. Bakal calon yang mengantongi suara 20 persen ini, 3 calon dengan suara terbanyak, lalu kemudian diusulkan di DPP untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu fit and proper test," tutur Herzaky.
 Herzaky Mahendra Putra (Dok. Istimewa) |
Menurut Herzaky, sistem baru ini lebih baik. Dia meyakini PD akan mendapat Ketua DPD yang terbaik dari sistem ini.
"Itu mekanisme dulu, sebelum AD/ART 2020. Kenapa ada perubahan, itu sesuai kesepakatan pemilik suara di kongres. Karena ingin calonnya terbaik dari berbagai aspek," ujar Herzaky.
"Karena pada saat fit and proper test, dukungannya sudah 0 semua. Tapi dukungan itu menjadi salah satu indikator calon ketua saja. Bukan indikator utama dan penentu. Yang menjadi penentu yaitu saat fit and proper test, bagaimana rekam jejaknya, komitmennya, dan visi-misinya," tutup Herzaky.
Nah, sistem ini berujung kisruh di sejumlah Musda DPD PD. Ringkasan musda Demokrat yang kisruh ada di halaman berikutnya.
Simak juga 'Teriakan Presiden untuk AHY Kala Berkunjung ke Jatim':
Musda Jawa Timur
Musda Jatim digelar pada 20 Januari 2022. Ada dua kandidat yang maju, yakni Bayu Airlangga dan Emil Dardak.
Bayu, menantu Pakde Karwo, mendapat suara dukungan terbanyak, yakni 24 DPC. Namun DPP justru memilih Emil Dardak untuk memimpin Demokrat Jatim.
Bayu pun kecewa. Dia merasa dizalimi dengan hasil musda tersebut. Oleh karena itu, dia keluar dari partai.
"Saya memutuskan mundur dari Partai Demokrat per hari Kamis, 21 April 2022. Ketika saya dizalimi terkait Musda, tidak ada pilihan lain selain mundur dari partai," kata Bayu, Jumat (22/4/2022).
Musda Sulsel
Hal yang sama terjadi di Musda Sulsel. Ilham Arief Sirajuddin (IAS) memiliki nasib yang sama dengan Bayu Airlangga. IAS yang mendapat suara dukungan terbanyak yakni 10 DPC, tapi tidak dipilih menjadi Ketua DPD.
Namun DPP memilih Ni'matullah sebagai Ketua DPD Demokrat Sulsel padahal hanya mendapat dukungan 8 DPC. Musda Sulsel itu digelar pada Desember 2021.
Hal itu berujung IAS menyatakan diri keluar dari partai. IAS merasa DPP Demokrat tak menginginkannya lagi.
"Pertama, saya membutuhkan organisasi di mana saya dan cita-cita saya mengabdi di kancah lebih besar, bisa lebih dihargai," ujar IAS dalam keterangannya kepada detikSulsel, Jumat (27/5).
"Sesungguhnya saya seperti pejuang, yang dipaksa menelan ludah sendiri. Ibarat bertarung membawa sekeranjang air," katanya.
Musda NTT
Meski tak berakhir pisah jalan, musda DPD Partai Demokrat NTT juga sempat ricuh hingga muncul aksi pembakaran atribut partai. Massa yang ricuh memprotes hasil Musda Demokrat NTT yang menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih.
Leonardus Lelo saat dihubungi, Selasa (4/1/2022), mengatakan massa yang ricuh mengatasnamakan simpatisan Jefri Riwu Kore. Aksi bakar-bakar atribut ini berlangsung pada pukul 12.00 WIT.
"Yang bakar-bakar itu dia berkisar mungkin jam 11 atau setengah 12 gitu, jam 12-lah (waktu NTT)," kata Leonardus.
Leo mengatakan aksi bakar-bakar ini pecah setelah dia mengumumkan terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat NTT terpilih untuk 5 tahun ke depan. Leo menegaskan proses terpilihnya dirinya sebagai Ketua DPD Demokrat 2021-2026 sesuai aturan partai.
"Kita di AD/ART itu Musda sudah diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2021 karena di PO, Peraturan Organisasi Nomor 2/2021 Tanggal 3 Mei 2021, di mana Musda itu hanya menetapkan calon yang memenuhi syarat minimal 20 persen dukungan dari DPC. Selanjutnya, ketika dia lolos menjadi calon di Musda Demokrat, maka yang bersangkutan itu mengikuti fit and proper test DPP melalui Tim 3, yaitu Ketum, Sekretaris Jenderal, dan BPOKK. Nanti diputuskan sepenuhnya oleh tim 3," kata Leo.
Leo menyebut Tim 3 DPP diketuai Ketum Agus Harimurti Yuhdoyono atau AHY. Dia menyebut AHY sudah membuat keputusan yang sah dan sesuai dengan aturan partai.
Musda Riau juga berujung kisruh, simak di halaman berikutnya.
Musda Riau
Musda Riau juga berlangsung kisruh, namun persoalannya berbeda dengan musda-musda yang telah disebutkan.
Musda ini kisruh karena pengurus lama yang merasa kecewa imbas DPP yang secara tiba-tiba menggelar musda pengurus baru pada 2021. Padahal jabatan pengurus lama itu berakhir di Agustus 2022.
Ribut-ribut di Demokrat Riau ini sampai berujung pembakaran atribut. Aksi bakar atribut dilakukan pada Kamis (2/12/2021) sore di halaman kantor DPD Demokrat Riau Jalan Arifin Achmad Pekanbaru. Kader kecewa karena AHY diduga merestui pelaksanaan Musda di Pekanbaru.
Para kader awalnya mengutarakan rasa kecewa atas kepemimpinan AHY. Mereka menyebut suara Partai Demokrat di pusat kuat karena dukungan dari kader Demokrat Riau.
"Atribut semua saya bakar karena kecewa dengan demokrat di bawah kepemimpinan AHY. AHY memimpin partai ini beda jauh dengan cara SBY, SBY selalu mengajarkan kesantunan dan aturan, ini berbeda," tegas kader Demokrat Riau, Kamaruzman.
Klimaksnya, Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar memutuskan keluar dari partai yang dikomandoi AHY itu. Jabatan Asri harusnya selesai Agustus 2022.
"Saya dulu dilantik Agustus 2017, berakhir 2022. Pada hari ini dilakukan Musda, ini Musda apa namanya? Saya juga tak tahu. Musdakah atau Musdalub," kata Asri di Kantor DPD Demokrat Riau, Selasa (30/11/2021).
