d'Legislasi

Draf Akhir RKUHP: Hina Presiden Bisa Dipenjara, Ini Syaratnya

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 27 Mei 2022 13:02 WIB
Kawasan Monas
Istana Merdeka di Jakarta (Rachman/detikcom)
Jakarta -

Draf akhir Rancangan KUHP untuk menggantikan KUHP warisan penjajah Belanda akhirnya disampaikan pemerintah ke DPR. Dari berbagai rumusan itu, penyerangan terhadap harkat Presiden/Wapres masuk delik pidana dan pelakunya dipenjara tapi dengan sejumlah syarat. Apa itu?

"Kalau saya tadi berbicara dengan Yang Mulia Teman-teman Pimpinan Komisi III, sepertinya akan diselesaikan pada Juli 2020," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Berdasarkan berkas draf yang dibagikan ke wartawan, salah satu draf final yang diusulkan adalah soal pasal menyerang harkat dan martabat presiden. Berikut ini bunyinya:

Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 218

(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun, pasal itu bisa diterapkan dengan sejumlah syarat, yaitu:

1. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (Pasal 218 ayat 2)
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (Pasal 220 ayat 1)
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. (Pasal 220 ayat 2)

Mengapa Pasal di atas masih diperlukan? Berikut penjelasannya:

1. Merupakan delik aduan. Terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
2. Pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wapres.
3. Istilah yang digunakan bukan "penghinaan" tetapi "penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden", yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.
4. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM.
5. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.
6. Pengaturan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wakil presiden.

(asp/dnu)