Ahli Dorong RUU KUHP Segera Disahkan karena Pembahasan Sudah 58 Tahun

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 11:01 WIB
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih
Yenti Garnasih (Rengga/detikcom)
Jakarta -

Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih mendorong agar RUU KUHP segera disahkan karena sudah dibahas 58 tahun lamanya. Sebagai bangsa merdeka, kata Yenti, Indonesia seharusnya malu karena 76 merdeka belum memiliki hukum pidana sendiri.

"Rancangannya sudah berumur 58 tahun," kata Yenti kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).

Pembahasan agar Indonesia memiliki KUHP sendiri dicetuskan pada Seminar Hukum Nasional I tahun 1963. Hasilnya yaitu membuat resolusi antara lain untuk diselesaikannya KUHP nasional.

"Dan kita adalah rekodifikasi. Mestinya waktu yang proporsional kalau dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mengesahkan RUU KUHP," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan itu.

KUHP dibawa penjajah Belanda dan diberlakukan sejak 1 Januari 1918. Di negaranya, Belanda telah mengamandeman KUHP tersebut sebanyak 455 kali hingga Desember 2019.

"Ini juga berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Alangkah kurang elok kalau kita belum sampai mempunyai KUHP sendiri. Tidak mungkin sempurna, tapi kapan kita mulai kalau bukan dari sekarang," cetus ahli di bidang pencucian uang itu.

RUU KUHP ini berisi 628 pasal dengan penjelasannya dengan jumlah 272 Halaman. Draf ini sudah disetujui oleh rapat paripurna tingkat I DPR pada September 2019 dan tinggal disahkan di tingkat II DPR untuk menjadi UU.

Simak juga 'RUU Larangan Minol hingga Perlindungan Tokoh Agama Jadi Prioritas 2021':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)