ADVERTISEMENT

Eks Dirut Perum Perindo Heran dengan Surat Dakwaan Jaksa

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 27 Mei 2022 12:04 WIB
Maqdir Ismail
Maqdir Ismail (Foto: Ari Saputra)

Sementara itu terkait piutang PT. KBT, total piutang PT KBT sebesar Rp 40.171.720.580 dan USD 279,891.50. Sumbernya berasal dari:
a) Penjualan ikan lokal sebesar Rp 1.969.156.095,
b) Penjualan ke Eropa sebesar Rp 18.138.763.914
c) Persediaan ikan akibat gagal ekspor Rp 20.063.800.571
d) Penjualan ke AS sebesar USD 279.891,5

"Semua piutang PT KBT yang didakwakan terjadi di luar masa jabatan Ir. Syahril Japarin," tegasnya.

Lebih lanjut, piutang PT Global Prima Sentosa (PT GPS) sejumlah Rp 62.014.205.000. Bahwa semua tagihan Perum Perindo tahun 2017 sudah dibayar lunas oleh PT GPS. Maqdir mengatakan piutang yang didakwakan ternyata terjadi setelah masa jabatan Ir. Syahril Japarin. Hal tersebut menurut Maqdir tercatat dalam laporan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK) terhitung sejak tahun 2017, 2018 dan 2019.

"Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku, 2018 dan 2019 (s.d. TW.III) pada Perum Perindo yang diterbitkan BPK Nomor 39 /AUDITAMA VII/PDTT/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020," tuntasnya.

Terangnya lagi, dalam Laporan Hasil Pemriksaan BPK dikatakan, "Perolehan laba bersih pada Tahun 2017 dan 2018 sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga penempatan deposito dana PMN yang mencapai Rp18 miliar pada tahun 2016 dan sebesar Rp 12 miliar pada 2017," kilahnya.

Selain itu, Maqdir mengatakan dalam dakwaan juga terdapat penyebutan identitas terdakwa yang tidak cermat. Pekerjaan terdakwa disebut sebagai Deputy Pengusahaan BP Batam, padahal menurut Maqdir, sebelum surat dakwaan tersebut disusun atau diajukan ke pengadilan, terdakwa sudah tidak lagi menjabat posisi tersebut.

Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, suatu Surat Dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap termasuk pekerjaan tersangka, sehingga dengan demikian pekerjaan harus dijelaskan secara tepat dan benar.

"Sehingga sudah sepatutnya dakwaan dimaksud JPU dinyatakan tidak dapat diterima," kata Maqdir.

Sebelumnya, Syahril Japarin didakwa bersama sama dengan Risyanto Suanda yang menjabat sebagai Direktur Usaha Perum Perindo periode 17 Maret 2017 sampai dengan 11 Desember 2017 selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perindo periode 11 Desember 2017 sampai dengan 30 September 2019, serta Mantan General Manager Strategic Business Unit (SBU) Fish Trade and Processing Perum Perindo Wenny Prihatini, Lalam Sarlam menjabat sebagai Direktur PT Kemilau Bintang Timur (selanjutnya disebut PT. KBT), Riyanto Utomo menjabat sebagai Direktur PT Global Prima Sentosa (selanjutnya disebut PT GPS), Irwan Gozali menjabat sebagai Direktur PT Samudra Sakti Sepakat (selanjutnya disebut PT SSS), dan Renyta Purwaningrum.

Para terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Para terdakwa diduga melakukan korupsi dalam kurun tahun 2016-2019 di Perum Perindo.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT