DPR: TNI AU Harus Selektif Pilih Rekanan

Jakarta - Komisi I DPR RI meminta TNI AU selektif dalam menentukan rekanan pengadaan alutsista. Ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang sehingga akan merugikan citra Indonesia di mata internasional. Demikian hasil kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi I dengan TNI AU di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2006). "KSAU harus lebih selektif dan ketat dalam menentukan rekanan untuk pengadaan alutsista," kata Ketua Komisi I Theo L Sambuaga saat membacakan hasil RDPU dengan KSAU. Untuk menghindari terjadinya penyelundupan dan mark up anggaran, KSAU juga diminta membuat mekanisme dan sistem penentuan rekanan dan proses pengadaan tender. "Ini penting agar prosesnya transparan dan akuntabel," tambahnya. Terkait pengadaan alutsista, KSAU diminta tdak hanya mengandalkan pada satu dua negara tapi juga mengimpor dari negara-negara lain yang memiliki kualitas sama. Menanggapi hal itu KSAU Marsekal Herman Prayitno menyatakan pengadaan alutsista itu wewenang Dephan. TNI AU hanya menyiapkan persyaratan teknis. "Pengadaaan alutsista itu dilakukan antar pemerintah. Persyaratan teknisnya sudah kita siapkan," tambahnya. Mengenai 6 pesawat Sukhoi yang akan dibeli, Herman menyatakan harganya sekitar 300 juta dolar Amerika. (nrl/)