Lestari Moerdijat Dorong RI Berperan dalam Upaya Damai Rusia-Ukraina

Hanifah Widyas - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 21:56 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
Foto: MPR
Jakarta - Indonesia harus mampu berperan dalam menciptakan perdamaian akibat dampak konflik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut perlu dilihat dari sisi krisis yang berdampak pada kemanusiaan.

"Pada alinea pertama UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mencegah penjajahan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (25/05/2022).

Dalam diskusi daring bertema Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/5/2022), Lestari berpendapat krisis Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena dampaknya sangat memengaruhi tatanan di sejumlah sektor di dunia.

Rerie, sapaan akrab Lestari, melanjutkan dampak pandemi yang belum tuntas juga diikuti oleh sejumlah krisis lain dengan tekanan tersendiri. Hal tersebut menyebabkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk bangkit.

Menurut Rerie negara-negara di dunia perlu menggalang dukungan guna akhiri ancaman terhadap kemanusiaan dalam krisis Rusia-Ukraina. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap Indonesia dapat ikut serta mengatasi konflik Rusia-Ukraina dengan melakukan langkah dan sikap yang tepat.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai banyak sektor terdampak akibat krisis Rusia-Ukraina, seperti ekonomi terkait sumber daya alam dan ketersediaan komoditas. Menurutnya keseimbangan ketersediaan komoditas di dunia akan dipengaruhi oleh sanksi terhadap Rusia dari sejumlah negara dunia.

Farhan menjelaskan sanksi tersebut justru mendorong Rusia untuk menguasai Ukraina. Ia berpendapat Indonesia harus condong terhadap salah satu pihak dalam konflik tersebut demi menciptakan perdamaian dunia.

Ia menambahkan upaya perdamaian dalam krisis Rusia-Ukraina di sisi lain bisa dicapai bila Ukraina menyerah dan memberikan kemerdekaan kepada sejumlah negara bagiannya. Krisis Rusia-Ukraina akan terus dalam status quo apabila Indonesia tetap bersikap Non-Blok.

Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie berpendapat krisis Rusia-Ukraina saat ini sudah menjadi multilateral war terhadap Rusia di tanah Ukraina setelah 91 hari. Ia kemudian menjelaskan krisis Rusia-Ukraina adalah perang yang berbeda dari perang pada umumnya.

Connie menilai Indonesia harus konsisten dengan Gerakan Non Blok-nya untuk berupaya menghentikan perang untuk menghadapi kondisi ini. Ia menegaskan negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok harus berani mengakhiri diskriminasi terhadap Rusia dan sejumlah negara di Asia dan Afrika dalam bentuk sanksi dari negara adidaya. Connie berpendapat dengan menciptakan regional balance of power di sejumlah kawasan dapat melahirkan perdamaian dunia.

Guru Besar Universitas Pertahanan Anak Agung Banyu Perwita menilai terjadi kekacauan dalam tatanan geopolitik di kondisi saat ini. Ia berpendapat jangan sampai dua kutub kekuasaan memengaruhi kekuatan geopolitik dunia. Akan lebih baik jika menerapkan multipolar kekuasaan untuk stabilitas dunia.

Menurut Banyu geopolitik itu dinamis dan sangat berpengaruh terhadap politik, ekonomi, dan teknologi di sejumlah negara sehingga harus ada interpretasi baru dari kondisi geopolitik hari ini.

Direktur Eksekutif INADIS Ple Priatna berpendapat untuk mendamaikan konflik Rusia-Ukraina dapat mengupayakan tiga pintu diplomasi bagi Indonesia, yaitu jalur G20, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok. Priatna menilai PBB tidak mampu memberi solusi perdamaian dunia dan telah gagal menjalankan manajemen krisis multilateral dalam konflik Rusia-Ukraina.

Priatna berpendapat dalam krisis Rusia-Ukraina posisi Amerika Serikat dan negara-negara Barat bukan bagian yang mengupayakan jalan keluar untuk perdamaian, melainkan free rider yang menjadi bagian dari peperangan.

Aktifis Komite Persahabatan Rakyat Indonesia-Rusia Joko Purwanto menilai krisis Rusia-Ukraina merupakan dampak dari upaya ekspansi NATO ke Eropa Timur yang sudah berlangsung lama. Menurutnya ada sejumlah kesepakatan di masa lalu antara Rusia dan sejumlah negara NATO agar tidak melanjutkan ekspansi ke Eropa Timur. Namun, kesepakatan itu dilanggar.

Joko menyayangkan bantuan sejumlah negara NATO dan Amerika Serikat yang justru menjauhkan langkah-langkah perdamaian dalam konflik ini. Hal tersebut disebabkan karena negara-negara tersebut mengirim bantuan dalam bentuk persenjataan.

Ketua Program SKSG-UI Henny Saptatia berpendapat perlu adanya upaya yang serius dalam mengupayakan suatu perdamaian. Henny melanjutkan Indonesia harus benar-benar pada posisi netral dalam proses mewujudkan perdamaian apabila mengupayakan perdamaian lewat jalur Gerakan Non-Blok. Ia berharap para akademisi di tanah air mendorong agar Indonesia bersikap netral dan segera mengupayakan perdamaian pada krisis Rusia-Ukraina.

Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi berpendapat harus mengedepankan jurnalisme damai dalam pemberitaan tentang konflik Rusia-Ukraina. Ade mengatakan jalur Gerakan Non-Blok dapat dipakai untuk mengajukan proposal perdamaian dalam krisis tersebut. Perlu dipersiapkan upaya membangun arsitektur perdamaian dunia dalam jangka panjang.

Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat untuk mengupayakan perdamaian pada konflik Rusia-Ukraina, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia yang memiliki kebijakan politik bebas aktif. Menurutnya akan menjadi langkah penting dan bersejarah apabila kedua pihak yang bertikai dapat dipertemukan di Indonesia dalam mengupayakan perdamaian. (ega/ega)