Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Korupsi Tabungan Perumahan TNI AD

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 15:32 WIB
Jakarta -

Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) Brigjen Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI AD. Dengan begitu, hakim menyatakan sidang lanjut ke tahap pembuktian.

"Memutuskan, menetapkan, menyatakan, menolak eksepsi atau keberatan yang ditujukan oleh tim penasihat hukum I, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan terdakwa II, Ni Putu Purnama Sari," kata hakim ketua Brigjen Faridah Faisal saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tinggi Militer II, Jakarta Timur, Rabu (25/5/2022).

Hakim Faridah menyatakan Pengadilan Tinggi II berwenang mengadili perkara ini. Hakim Faridah juga menyatakan surat dakwaan yang dibuat oditur militer sah dan dapat diterima.

"Menyatakan Pengadilan Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara para terdakwa. Menyatakan surat dakwaan untuk Militer Tinggi Jakarta sah dan dapat diterima," ungkapnya.

Hakim Faridah memerintahkan oditur militer untuk melanjutkan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi. Sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Menyatakan sidang perkara terdakwa 1 Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari dilanjutkan," kata hakim Faridah.

Hakim Faridah lalu bertanya kapan oditur militer akan menghadirkan saksi-saksi untuk sidang berikutnya. Oditur militer meminta waktu dua pekan.

"Mohon izin Yang Mulia, mengingat minggu depan hari libur, kami mohon memberikan waktu yaitu pada tanggal 8 Juni 2022," kata oditur militer Brigjen TNI Murod.

Murod menerangkan, pihaknya akan menghadirkan saksi dalam perkara ini sebanyak 35 orang. Sidang ditunda dan akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi pada 8 Juni mendatang.

"Izin, Yang Mulia, terkait dengan pemanggilan para saksi, karena saksi yang akan dihadirkan di sini sebanyak 35 orang saksi, sehingga pemanggilan pertama nanti kami akan menghadirkan sebanyak 10 orang," kata Brigjen Murod.

"Jadi ini sidang akan ditunda sampai hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022," kata hakim Faridah.

Baca kronologi perkara korupsi tabungan perumahan TNI AD di halaman berikutnya.