PKS Sebut Penunjukan Jenderal TNI Aktif Jadi Pj Bupati Bisa Digugat

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 08:18 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Chandra As'Aduddin ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat. Perwira tinggi (pati) TNI-Polri aktif menjabat jabatan sipil dikritik anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

"Ini catatan besar. Keputusan MK (Mahkamah Konstitusional) final dan mengikat. Pemerintah perlu memberi penjelasan. Publik, media, dan legislatif perlu bersama mengawasi pelaksanaan keputusan MK," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Perwira tinggi TNI-Polri aktif menjadi Pj kepala daerah bagi Mardani bisa dianggap membahayakan demokrasi. Oleh sebab itu, keputusan Mendagri Tito Karnavian soal Pj kepala daerah menurut Mardani dapat digugat.

"Bisa digugat. Apalagi pemerintah belum buat aturan turunan sebagaimana yang diminta MK. Aturannya jelas penjabat itu pimpinan tingkat madya dan pratama," ujarnya.

Aturan teknis yang belum ada, bagi Mardani, malah muncul polemik baru, yaitu perwira tinggi TNI-Polri jadi Pj kepala daerah. Mardani prihatin atas kondisi ini.

"Iya. Tidak produktif. Dan kasihan daerah bersangkutan," imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menjelaskan soal perwira tinggi TNI-Polri yang bisa dijadikan Pj kepala daerah. Mahfud mengatakan pati TNI-Polri yang bisa jadi pj kepala daerah adalah mereka yang ditugaskan di luar instansi induknya.

Simak juga video 'Namanya Masuk Bursa Pj Gubernur DKI, Kapolda Fadil Imran : Saya Tak Berminat!':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: