Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI/Polri menjadi penjabat (pj) kepala daerah. Dia menegaskan itu diperbolehkan selama perwira tersebut tidak berada di dalam struktur TNI atau Polri.
"Jadi TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT pratama boleh ditunjuk sebagai pj bupati/wali kota," ujar Junimart dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Junimart menyampaikan itu berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa pj bupati/wali kota berasal dari pejabat di jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Dengan demikian, Junimart menyebut perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat JPT pratama boleh ditunjuk sebagai penjabat bupati/wali kota.
"Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri. Ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ucapnya.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu meminta masyarakat tidak salah dalam memahami putusan MK terkait penunjukan kepala daerah. Menurutnya, salah ketika sebagian orang menilai putusan MK tersebut mengatur agar setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah harus terlebih dahulu pensiun.
"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami. Di mana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi pj kepala daerah. Kalau sudah pensiun, ya malah nggak bisa karena bukan lagi pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
