Tito Jelaskan 2 Pj Bupati di Sultra Tak Sesuai Usulan Gubernur

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 24 Mei 2022 17:04 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: dok. Kemendagri
Jakarta -

Mendagri Tito Karnavian buka suara soal dua penjabat (pj) bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dipilih tak sesuai usulan Gubernur Ali Mazi. Tito minta maaf lantaran penunjukan penjabat tak semata-mata hak gubernur.

"Jadi saya kira itu mekanisme, khusus Sultra saya sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur dan beliau memahami masalah itu. Mohon maaf saya dengan segala hormat kepada teman-teman gubernur, bukan berarti usulan itu adalah hak daripada gubernur. Ini UU memberikan prerogatif kepada Bapak Presiden, untuk gubernur kemudian didelegasikan kepada Mendagri untuk bupati dan wali kota," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Tito menerangkan usulan penjabat kepala daerah dari Kemendagri diatur undang-undang dan asas profesionalitas. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 10 Tahun 2016, yang memiliki spirit pelaksanaan pilkada serentak pada tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg.

"Mengenai penjabat, ini sebetulnya kita sudah diatur dalam mekanisme yang ada, UU Pilkada. Undang-undangnya dibuat tahun 2016 dan salah satu amanahnya adalah pilkada dilakukan bulan November, spesifik tahun 2024, supaya ada keserentakan," ujarnya.

Berdasarkan UU tersebut, lanjut Tito, ketika masa jabatan kepala daerah berakhir harus diisi dengan penjabat. Penjabat tingkat gubernur merupakan penjabat pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk bupati atau wali kota, penjabat merupakan pimpinan tinggi pratama.

"Nah, selama ini praktik sudah kita lakukan, tiga kali paling tidak, 2017 pilkada itu juga banyak penjabat dan kita lakukan dengan mekanisme UU itu, UU Pilkada dan UU ASN. Kemudian yang kedua tahun 2018 juga lebih dari 100, dan paling banyak tahun 2020 kemarin, itu lebih dari 200 penjabat," ucap Tito.

Tito mengatakan usulan penjabat kepala daerah dari Kemendagri mengacu pada asas profesionalitas. Kemendagri, sambung Tito, juga melakukan pengawasan potensi konflik dari penunjukan penjabat, dalam hal ini seperti yang terjadi di Sultra.

"Kita mempertimbangkan juga faktor-faktor yang lain. Nah, kemudian ketika banyak sekali konflik kepentingan, yang paling aman itu kalau didrop dari pusat, seperti misalnya di Sultra ada satu yang dari Kemendagri. Kenapa dari Kemendagri? Kita pilih penjabat profesional, dan kita yakinkan bahwa dia tidak memihak kepada politik praktis," tuturnya.

Penjabat Bupati yang Dipilih Kemendagri

Seperti diketahui dua penjabat bupati di Sultra batal dilantik oleh Gubernur Ali Mazi. Alasannya, dua nama yang dipilih Tito tak sesuai usulan Ali Mazi.

Dua nama yang dipilih Kemendagri adalah Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, yang ditetapkan sebagai Pj Bupati Muna Barat, dan Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Budiman, yang ditetapkan sebagai Pj Bupati Buton Selatan.

Dengan ditundanya pelantikan dua penjabat bupati pilihan Kemendagri, Ali Mazi menunjuk Sekretaris Daerah Muna Barat dan Buton Selatan untuk menjadi pelaksana harian (Plh) bupati di wilayah masing-masing. Hal ini untuk menghindari adanya kekosongan jabatan.

"Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Keputusan Gubernur yang menunjuk sekretaris daerah masing-masing kabupaten menjadi pelaksana harian Bupati sejak 22 Mei 2022," kta Ali Mazi.

(idn/imk)