Selain APBD, Komisi D DPRD DKI Usul Proyek ITF Sunter Pakai PMD

Isal Mawardi - detikNews
Selasa, 24 Mei 2022 08:35 WIB
Sampah nampak berceceran di pinggir Jalan Sunter, Jakarta Utara. Hal itu terjadi karena lahan yang akan dibangun fasilitas ITS baru akan dimulai akhir Juli 2019.
ITF Sunter (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Anggaran pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter membengkak jadi Rp 5,2 triliun. Komisi D DPRD DKI mengusulkan agar pembangunan ITF Sunter menggunakan APBD Pemprov DKI Jakarta dan penyertaan modal daerah (PMD).

"Kondisi sampai hari ini (ITF Sunter) belum terjadi pengerjaan, kita mengusulkan untuk menggunakan APBD atau PMD saja. Kami yakin bahwa menggunakan APBD atau PMD ini pasti mampu Pemda DKI," ujar Ketua Komisi D DKI Jakarta Ida Mahmudah ketika dihubungi, Senin (23/5/2022).

Ia memprediksi biaya pembangunan ITF Sunter bisa ditekan menjadi Rp 3,5 triliun.

"Saya yakin tidak sampai segitu (Rp 5,2 T) paling Rp 3 T lebih sedikit. Nah katakan Rp 3,5 T, di perubahan 2022 Rp 500 miliar, lalu nanti 2023, 2024, 2025 masing-masing Rp 1 T, pasti bisa selesai dan itu juga agak ngirit," jelas Ida.

Meski begitu, Ida menyatakan pihaknya belum melakukan rapat internal. Nantinya, Komisi D DPRD DKI akan memberikan rekomendasi kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro).

"Kalaupun ada atau butuh hanya (biaya) operasional yang sifatnya tidak terlalu tinggi itu," lanjutnya.

Penjelasan JakPro

Diberitakan sebelumnya, anggaran untuk proyek pembangunan ITF Sunter membengkak menjadi Rp 5,2 triliun. PT JakPro mengatakan penambahan anggaran itu digunakan untuk membayar bunga peminjaman kepada PT SMI.

"Pengajuan pinjaman kita waktu SMI. Kita ajukan SMI nilai Rp 4 triliun. Bunga yang kita bayarkan melalui Pemprov ke SMI sekitar Rp 1,2 triliun. Jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp 5,2 triliun," kata Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto saat rapat kerja bersama DPRD DKI Jakarta pada Senin (23/5).

Widi juga mengakui pihaknya sempat mengusulkan peminjaman dana untuk pembangunan ITF Sunter sebesar Rp 4 triliun dalam RAPBD 2022. Namun, usulan itu ditolak di tingkat rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Ini (Rp 4 triliun) pinjaman komersial melalui SMI yang dulu di banggar tidak diterima," ucapnya.

Lihat juga video 'Anies Singgung Era Sebelumnya, Djarot: ITF Sunter Zaman Ahok-Saya':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/jbr)