KPK Minta Info soal Harun Masiku Dilaporkan, Bukan Diumbar ke Publik

M Hanafi Aryan - detikNews
Senin, 23 Mei 2022 13:56 WIB
Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK buka suara terkait santernya keberadaan Harun Masiku. KPK meminta masyarakat tidak menyampaikan informasi soal lokasi Harun di ruang publik karena dapat menghambat proses pencarian.

"Tak hentinya kami terus mengajak masyarakat, siapa pun, yang betul-betul mengetahui keberadaan HM untuk bisa menyampaikan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

"Agar Informasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti secara konkret. Bukan justru menyampaikan di ruang publik yang dikhawatirkan malah akan menghambat proses pelacakannya," tambahnya.

Ali menjelaskan bahwa KPK masih terus berkomitmen dalam memburu Harun Masiku yang buron sejak Januari 2020. Harun diketahui terjerat di kasus suap KPU soal proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

"Sebagai komitmen kami untuk menuntaskan setiap penanganan perkara di KPK, khususnya pada kasus dugaan suap pada KPU terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, kami memastikan tak berhenti mencari keberadaan HM," jelas Ali.

Dia menerangkan salah satu bentuk konkret KPK dalam pencarian Harun Masiku adalah melalui koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan Ham. Dalam koordinasi itu, diharapkan agar Harun tidak kabur ke luar negeri.

"Dalam pencarian HM yang telah berstatus sebagai DPO, KPK tentu telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang punya otoritas untuk bisa memantau pergerakan seseorang di lintas batas negara melalui jalur keimigrasian," terangnya.

Tak hanya itu, Ali menerangkan bahwa KPK juga telah berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam penanganan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Selain itu, KPK telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dalam perluasan pencarian Harun.

"KPK juga tentu telah berkoordinasi dengan kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum yang memiliki atribut dan fungsi untuk bisa melakukan penangkapan terhadap seorang DPO. Tak hanya itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan banyak lembaga internasional. Untuk bisa membantu melakukan perburuan DPO HM ini," ucapnya.