.webp)
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut durasi masa kampanye sebanyak 75 hari itu disepakati KPU dengan catatan logistik pemilu perlu difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh Presiden terkait pengadaan logistik pemilu 2024.
"Dengan catatan, hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh Presiden guna mendukung pengadaan logistik pemilu 2024," ujar politikus PAN itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu krusial lainnya yakni mengenai sengketa pemilu. Dia menyebut Bawaslu telah menyanggupi waktu penyelesaian sengketa dipersingkat. Juga terkait penyelenggaraan pemilu 2024 yang disepakati tak menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) lantaran kendala infrastruktur masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Guspardi berharap persiapan pemilu dapat meningkatkan transparansi dan lebih akuntabel. "Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitasnya serta lebih paripurna. Karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep pemilu 2024 harus lebih baik dari pemilu sebelumnya," ujarnya.
(fca/gbr)
