Hidayat Nur Wahid: LGBT Bertentangan dengan Pancasila

Nada Zeitalini Arani - detikNews
Minggu, 22 Mei 2022 19:25 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bertemu dengan keluarga besar Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa HNW ini menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Kegiatan yang merupakan kerjasama MPR RI dengan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung di Hotel Le Beringin, Salatiga, Sabtu (21/5).

"Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan masyarakat khususnya warga Muhammadiyah tidak dimaksudkan untuk menggurui, maupun seperti mengasini air laut. Tetapi mengingatkan kembali hasil kesepakatan para pendiri bangsa agar selalu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena saat ini, banyak orang yang sudah melupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Bahkan ada kelompok masyarakat yang mencoba memisahkan bangsa Indonesia dari dasar dan ideologi serta konstitusi negaranya. Ada juga yang berniat mengganti Pancasila dengan dasar dan ideologi yang kain," kata HNW dalam keterangannya, Minggu (22/5/2022).

HNW kemudian mencontohkan banyaknya orang yang lupa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 seperti saat terjadi serangan Israel terhadap warga Palestina tahun 2021. Saat itu ada sekelompok orang yang mencemooh hingga mengusik aksi kemanusiaan masyarakat Indonesia menggalang bantuan untuk warga Palestina.

"Mereka lupa bahwa alinea pertama pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tegas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu bangsa Indonesia menolak penjajahan di atas dunia. Sikap seperti itu sudah dijaga dan dipertahankan oleh semua presiden Indonesia, dari Ir. Soekarno hingga Joko Widodo. Inilah buktinya bahwa kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia seperti yang ada pada pembukaan UUD NRI 1945, itu harus selalu disosialisasikan agar senantiasa diingat dan terus dijalankan," katanya menambahkan.

Kemudian melanjutkan, ia mencontohkan isu terbaru dibuktikan dengan banyaknya orang Indonesia yang merupakan kesepakatan para pendiri bangsa ditemukan pada kasus maraknya aksi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Kasus ini mulai viral karena unggahan Deddy Corbuzier meski kemudian sang pemilik account meminta maaf dan menurunkan kontennya. Tetapi kasus LGBT kembali menghangat karena pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris.

"Sila pertama dasar dan ideologi negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah kesepakatan para pendiri bangsa. Pertanyaannya, agama mana yang mentolerir LGBT, pasangan yang mencintai sesama jenisnya. Mereka ini harus diingatkan, bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila. Dan inilah buktinya bahwa Pancasila masih sangat perlu disosialisasikan," tuturnya.

Wakil Ketua MPR RI ini kemudian menyebut bahwa upaya mengganti Pancasila dengan Ideologi komunisme pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dimasa kini, upaya untuk merubah kesepakatan para pendiri bangsa masih terus dilakukan. Buktinya adalah munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila yang masih menyebut soal Trisila dan Ekasila. Menurutnya hal itu berarti menurunkan derajat Pancasila dan tidak mengakui kesepakatan para pendiri bangsa tentang dasar dan Ideologi negara, pada 18 Agustus 1945.

"Kesepakatan para pendiri bangsa tentang Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah final. Bahkan, saat UUD diamandemen pada era reformasi, dinyatakan bahwa pembukaan UUD yang di dalamnya ada teks Pancasila tidak boleh diubah. Selain pembukaan, bentuk negara NKRI juga sudah final tidak boleh mengalami perubahan," ucapnya.

Kesepakatan para pendiri bangsa tentang dasar dan ideologi bangsa ini melibatkan seluruh wakil bangsa, mulai dari kaum nasionalis, lintas agama, hingga perwakilan ras dan suku bangsa. Oleh sebab itu dasar negara menurutnya harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

"Muhammadiyah termasuk yang selalu ikut aktif bersama, NU dan ormas Islam lain, juga ormas non Islam serta tokoh nasionalis. Mulai dari KH. Ahmad Dahlan yang ikut mendirikan Budi Utomo dan Jamiatul Khair. Kemudian pada masa persiapan kemerdekaan muncul tokoh Muhammadiyah lainnya, seperti KH. Mas Mansyur, Kahar Muzakir, Ki Bagus hadikusumo, hingga Mr. Kasman Singodimedjo. Karena itu munculnya kasus Islamophobia maupun Indonesiaphobia, juga upaya memisahkan antara Islam dari Indonesia adalah bukti penguasaan sejarah yang masih dangkal. Mereka harus mau memperdalam pelajaran sejarah bangsanya," imbuhnya.

HNW menyebutkan bahwa sudah sejak dulu para tokoh Islam, bersama non Islam, dan nasionalis saling mengikat satu sama lain. Karena itu Muhammadiyah menyebut bangunan permusyawaratan yang membentuk Indonesia sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah yang artinya Negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati.

Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Haris, M.Si, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Imam Sutomo, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zaedi Basiturrazaq, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Eko Pujiatmoko, Direktur LBH PP Muhammadiyah Taufik Nugroho, serta Direktur LBH PWM Jawa Tengah Ponxi Yoga Wiguna.

Simak juga 'Sorotan Anggota Dewan ke Deddy Corbuzier Terkait Konten LGBT':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)