Massa Buruh di Patung Kuda Bubar, Jl Medan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Anggi Muliawati - detikNews
Sabtu, 21 Mei 2022 18:01 WIB
Demo buruh di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, 21 Mei 2022, bubar pada petang hari. (Anggi Muliawati/detikcom)
Demo buruh di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, 21 Mei 2022, bubar pada petang hari. (Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang menggelar demo di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, membubarkan diri. Jl Medan Merdeka Barat kembali dibuka.

Pantauan detikcom di lokasi Sabtu (21/5/2022) pukul 17.41 WIB, sebelum bubar, massa aksi terlihat menyalakan flare dan menyanyikan dua buah lagu. Kemudian mereka berangsur pergi meninggalkan kawasan Patung Kuda.

Mobil komando terlihat meninggalkan lokasi. Diikuti oleh massa aksi yang menaiki kendaraan masing-masing.

Sementara itu, Jl Medan Merdeka Barat telah dibuka kembali. Diketahui, saat demo berlangsung, polisi menutup jalan.

Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Petugas kepolisian pun terlihat masih mengatur berjaga di sekitar area Patung Kuda.

Demo buruh di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, 21 Mei 2022, bubar pada petang hari. (Anggi Muliawati/detikcom)Demo buruh di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, 21 Mei 2022, bubar pada petang hari. (Anggi Muliawati/detikcom)

Sebelumnya, massa buruh berdemo di Patung Kuda. Mereka membawa beberapa tuntutan, mulai pencabutan omnibus law hingga penghentian sistem kerja kontrak.

"Kami menuntut, pertama, cabut omnibus law beserta turunnya. Kedua, hentikan pembahasan revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hentikan tindakan represivitas kriminalisasi gerakan rakyat," kata juru bicara Gebrak, Nining Elitos, kepada wartawan, Sabtu (21/5).

"Selanjutnya tentang turunkan harga, mulai BBM, tarif dasar listrik, elpiji, dan sembako PPN dan juga tol," sambungnya.

Lanjut Nining, pihaknya juga menyoroti soal penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Menurutnya, tanah rakyat yang digusur atas nama pembangunan membuat rakyat mengalami dampak ekonomi yang buruk dan berkepanjangan.

(dnu/dnu)