.webp)
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini. Mereka tampak membawa atribut pelengkap aksi berupa patung tikus berdasi hingga kitab perundang-undangan.
Pantauan detikcom di lokasi Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (21/5/2022), pukul 15.45 WIB, terlihat patung tikus berdasi yang berukuran kurang lebih 2 meter dipajang di badan jalan.
"Tikus yang berdasi di mana kekuasaan yang rusak hari ini adalah akibat para koruptor yang rakus bagaimana merusak tatanan kehidupan dan merusak sebuah sistem yang ada di negara kita," kata juru bicara Gebrak, Nining Elitos, kepada wartawan, Sabtu (21/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nining mengatakan kehadiran koruptor berimbas pada munculnya kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan merugikan. Selain itu, patung itu sebagai representasi bangsa Indonesia yang darurat korupsi.
"Membuat kita harus berutang besar dan kemudian rakyat menjadi korban utamanya itu akhirnya, utamanya membuat kebijakan yang berbagai macam yang tidak berpihak dan salah satunya pencabutan subsidi, kenaikan-kenaikan kebutuhan hidup, menunjukkan bahwa negara kita dalam darurat korupsi," jelasnya.
Selain patung tikus berdasi, buruh membawa replika kitab perundang-undangan berukuran besar. Di sampul kitab bertuliskan 'Omnibus Law Cilaka'. Sementara itu, di dalamnya tertulis daftar dampak UU omnibus law, mulai upah minim hingga PKH dipermudah.
 Tikus raksasa berdasi dibawa demonstran di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, 21 Mei 2022. (Wildan Noviansah/detikcom) |
Nining mengatakan pihaknya membawa replika kitab perundang-undangan sebagai kritik terhadap pembuatan omnibus law yang dibuat secara singkat. Dia bahkan menganalogikan hal tersebut dengan kemerdekaan Indonesia.
"Yang kedua adalah sebuah buku besar omnibus law UU Cipta Kerja yang dibuat secara ugal-ugalan yang sangat tidak demokratis, kemudian dibuat dalam waktu yang sangat singkat seperti kemerdekaan Indonesia gitu ya, dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan, kesejahteraan rakyat," jelasnya.
(dnu/dnu)
