Fadli Zon Minta Mendag Diganti, Sufmi Dasco Tegaskan Kewenangan Presiden

Nahda Rizki Utami - detikNews
Sabtu, 21 Mei 2022 12:29 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dok. Istimewa).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dok. Istimewa).
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi terkait adanya desakan Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi dicopot. Desakan itu muncul setelah adanya keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO).

Dasco mengatakan menteri merupakan pembantu dari presiden. Oleh karena itu, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan presiden.

"Saya pikir menteri itu pembantu dari presiden, sehingga yang berwenang untuk mengangkat, memberhentikan itu adalah presiden," kata Dasco kepada wartawan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2022).

Sebagaimana diketahui, permintaan penggantian Mendag itu muncul dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Sufmi Dasco sendiri juga berasal dari Partai Gerindra.

Menurut Dasco, pertanggungjawaban ada di setiap masing-masing menteri. Penilaian terhadap menteri lebih baik diserahkan kepada presiden dan masyarakat.

"Nah mengenai pertanggungjawaban dari diri masing-masing personal menteri itu kita serahkan kepada masing-masing menteri juga. Penilaian kita serahkan kepada presiden dan masyarakat," jelas Dasco.

Diketahui, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon sebelumnya mendukung keputusan Presiden Jokowi yang mencabut larangan ekspor CPO mulai pekan depan. Fadli lantas meminta Mendag Lutfi dicopot usai pemberlakuan kebijakan tersebut.

"Akhirnya larangan ekspor CPO dicabut. Sdh seharusnya. Menteri Perdagangannya diganti saja, cari yang kompeten," kata Fadli melalui akun Twitter resminya, Jumat (20/5).

Fadli belakangan ini diketahui menggaungkan penolakan terhadap kebijakan larangan ekspor CPO. Fadli menilai kebijakan itu malah mengakibatkan kerugian, baik di neraca perdagangan maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO dalam negeri.

"Selain gagal mencapai tujuannya yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5) lalu.

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengkritisi kebijakan tersebut sejak awal. Dia menilai biang kerok permasalahan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan pasokan, melainkan penegakan hukum yang perlu dioptimalkan.

(dnu/dnu)