.webp)
Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi disorot usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Meskipun mendapat serangan, Mendag Lutfi juga mendapat pembelaan.
Sebagaimana diketahui, Jokowi mencabut larangan ekspor sawit dan minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022. Hal ini atas pertimbangan kondisi pasokan dan harga yang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang di tenaga industri, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya. Maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (19/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Jokowi di lapangan, pasokan minyak goreng curah untuk kebutuhan dalam negeri sudah melebihi kebutuhan rata-rata nasional per bulannya.
"Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng curah bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor 64,5 ribu ton," ujarnya.
Fadli Minta Mendag Lutfi Dicopot
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mendukung keputusan Jokowi ini. Fadli lantas meminta Mendag Lutfi dicopot usai pemberlakuan kebijakan tersebut.
"Akhirnya larangan ekspor CPO dicabut. Sudah seharusnya. Menteri Perdagangannya diganti saja, cari yang kompeten," kata Fadli di akun Twitter-nya, Jumat (20/5/2022).
Fadli diketahui menggaungkan penolakan terhadap kebijakan larangan ekspor CPO. Fadli menilai kebijakan itu malah mengakibatkan kerugian, baik di neraca perdagangan maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO dalam negeri.
"Selain gagal mencapai tujuannya yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5) lalu.
Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengkritisi kebijakan tersebut sejak awal. Dia menilai biang kerok permasalahan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan pasokan, melainkan penegakan hukum yang perlu dioptimalkan.
"Sejak bulan lalu HKTI telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban Domestic Market Obligations (DMO). Itu sebabnya, HKTI sejak awal mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan larangan ekspor tersebut," lanjutnya.
Pembelaan untuk Mendag Lutfi
Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut Fadli tidak memahami soal pengambilan kebijakan larangan tersebut.
"Itu Pak Fadli Zon nggak ngerti urusan," kata Faisol kepada wartawan, Jumat (20/5/2022).
Ketua Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN hingga perdagangan itu menyebut larangan ekspor CPO justru merupakan usulan dari DPR. Hal itu dipertimbangkan sebagai solusi atas harga minyak goreng di pasaran lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah.
"Larangan CPO itu juga dari Komisi VI. Jadi setelah mencermati semua persoalan yang ada maka kami Komisi VI menyimpulkan dan meminta Menteri Perdagangan (menerapkan larangan ekspor CPO), kalau nggak tercapai harga yang wajar sebagaimana yang ditetapkan pemerintah atas harga minyak goreng terutama yang curah," kata Faisol.
Lantas, Faisol menyebut Fadli Zon tak mengerti persoalan. Menurutnya, Mendag Lutfi justru telah mengambil langkah kebijakan sesuai usulan dari Komisi VI DPR.
"Makanya Fadli Zon nggak ngerti alasan dia. Justru Menteri Perdagangannya itu mendengar betul apa yang disampaikan oleh DPR oleh Komisi VI, pemerintah mendengar betul. Jadi ini sudah menjadi keputusan bersama," lanjutnya.
Faisol memandang kebijakan larangan ekspor CPO diambil tak ada kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki Mendag Lutfi. Dia mengklaim kebijakan larangan ekspor CPO itu berdasarkan kajian mendalam.
"Ini bukan soal kompeten nggak kompeten. Ini atas kajian yang mendalam bahwa jalan keluar harus diambil seperti itu. Dan sekarang kalau dicabut karena memang harga-harga minyak goreng terutama ketersediaan di pasaran itu sudah ada," ujarnya.
Mendag Lutfi Akan Dipanggil DPR
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade juga ikut menyoroti soal pencabutan larangan ekspor crude palm oil (CPO) ini. Andre menilai polemik minyak goreng disebabkan oleh kebijakan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kurang cakap.
Andre mulanya berbicara soal panitia khusus (pansus) minyak goreng yang menurutnya tak perlu dibentuk di lintas komisi DPR. Sebab, kata dia, pembentukan pansus rentan dipolitisasi dan bakal menimbulkan kegaduhan.
"Tapi memang menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus kalau, pertama-tama, pemerintah serius, pemerintah bernyali. Paling kalau pansus kan muncul kegaduhan dan politisasi, yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Andre kemudian menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap tegas dan bernyali dalam menangani polemik minyak goreng belakangan. Hanya, kata dia, anak buah Jokowi-lah yang kurang cakap sehingga kinerjanya perlu diawasi.
"Jadi menurut kami lebih baik ini kita urai bersama-sama. Apalagi pemerintah Pak Presiden Jokowi punya niat yang jelas, nyali sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Beliau berani kok melakukan pelarangan sementara ekspor, lalu beliau juga mendengarkan aspirasi petani lalu dicabut," ujarnya.
"Masalahnya bukan di Presiden, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, menteri-menterinya kurang cakap dan perlu kita awasi bersama-sama," imbuh dia.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) itu menilai keputusan Jokowi yang mencabut larangan ekspor CPO sudah menjadi langkah menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Tak hanya soal kepentingan petani sawit, tapi juga mengutamakan kebutuhan rakyat melalui program Migor Rakyat.
"Keputusan presiden kemarin sekali lagi adalah win-win solution. Di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan 16 juta petani sawit, di sisi lain pemerintah juga mengeluarkan program baru, yakni Migor Rakyat," katanya.
Menurutnya, sikap Jokowi sudah tegas dalam mengambil langkah kebijakannya. Dia menegaskan kembali, penerapan kebijakan dalam menangani polemik minyak goreng dianggap bermasalah di jajaran menterinya.
Andre mengatakan Komisi VI DPR bakal memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi terkait langkah pemerintah dalam merealisasikan HET minyak goreng Rp 14 ribu. Rapat itu diagendakan, Selasa (24/5/2022), pukul 14.00 WIB.
"Mudah-mudahan Selasa siang (Mendag) masih bisa hadir ke DPR akan kita kejar, kita kuliti, dan kita tanyakan apa solusi pemerintah yang nyata untuk memastikan Rp 14 ribu HET ini benar-benar terwujud," ujarnya.
