Andre: Jokowi Bernyali soal Larang Ekspor CPO, Mungkin Menterinya Kurang

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 20 Mei 2022 15:56 WIB
Andre Rosiade
Andre Rosiade (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyoroti soal pencabutan larangan ekspor crude palm oil (CPO) mulai pekan depan. Andre menilai polemik minyak goreng disebabkan oleh kebijakan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kurang cakap.

Andre mulanya berbicara soal panitia khusus (pansus) minyak goreng yang menurutnya tak perlu dibentuk di lintas komisi DPR. Sebab, kata dia, pembentukan pansus rentan dipolitisasi dan bakal menimbulkan kegaduhan.

"Tapi memang menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus kalau, pertama-tama, pemerintah serius, pemerintah bernyali. Paling kalau pansus kan muncul kegaduhan dan politisasi, yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Andre kemudian menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap tegas dan bernyali dalam menangani polemik minyak goreng belakangan. Hanya, kata dia, anak buah Jokowi-lah yang kurang cakap sehingga kinerjanya perlu diawasi.

"Jadi menurut kami lebih baik ini kita urai bersama-sama. Apalagi pemerintah Pak Presiden Jokowi punya niat yang jelas, nyali sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Beliau berani kok melakukan pelarangan sementara ekspor, lalu beliau juga mendengarkan aspirasi petani lalu dicabut," ujarnya.

"Masalahnya bukan di Presiden, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, menteri-menterinya kurang cakap dan perlu kita awasi bersama-sama," imbuh dia.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) itu menilai keputusan Jokowi yang mencabut larangan ekspor CPO sudah menjadi langkah menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Tak hanya soal kepentingan petani sawit, tapi juga mengutamakan kebutuhan rakyat melalui program Migor Rakyat.

"Keputusan presiden kemarin sekali lagi adalah win-win solution. Di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan 16 juta petani sawit, di sisi lain pemerintah juga mengeluarkan program baru, yakni Migor Rakyat," katanya.

Menurutnya, sikap Jokowi sudah tegas dalam mengambil langkah kebijakannya. Dia menegaskan kembali, penerapan kebijakan dalam menangani polemik minyak goreng dianggap bermasalah di jajaran menterinya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Polri-Kejagung Bakal Awasi Ekspor Minyak Goreng Hingga Sawit

[Gambas:Video 20detik]