.webp)
Menurut Guntur, APHTN-HAN punya visi yang sama menjadikan negara hukum yang demokratis. Apalagi dalam rentang dua dasawarsa, tata kelola terjadi begitu dinamis dan catatan ditorehkan mengiringi perubahan waktu.
"Akan diketahui pemikiran dan pendapat pada sudut pandang berbeda-beda dan dari perspektif HTN. Ini konferensi pertama kali yang menghadirkan dua disiplin ilmu HTN-HAN," ujar Prof Guntur yang juga Sekjen MK itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, para akademisi hukum tata negara dan administrasi negara saatnya duduk bersama memikirkan tata kelola dan memikirkan tata kelola kita.
"Ini akan menjadi konferensi hukum yang dinamis, tidak hanya dinamis karena dua arus besar. Karena temanya tentang penataan regulasi. Menggambarkan tema besar penataan hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Dan juga tema penataan pemilihan umum dan kepala daerah. Ini dapat menjadi concern peradilan tata usaha negara terkait dengan perizinan pasca-UU Ciptaker," ujar Guntur Hamzah.
(asp/fas)
