Banggar DPR: Negara Harus Alihkan Potensi Kesulitan Rakyat Jadi Tanggung Jawab

Mega Putra Ratya - detikNews
Kamis, 19 Mei 2022 18:41 WIB
Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah
Foto: Dok Istimewa-Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah
Jakarta -

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendorong agar pemerintah berani dalam mengalihkan potensi kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Said juga meminta agar pemerintah kreatif.

Hal tersebut disampaikan Said Abdullah dalam sambutannya selaku Ketua Badan Anggaran DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan "Pembahasan Perubahan APBN 2022", Kamis (19/5/2022).

"Negara harus banyak akal dan harus berani mengalihkan potensi kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, pemerintah juga harus kreatif dalam mengelola pembiayaan agar kesehatan APBN tetap terjaga. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, likuiditas global yang akan semakin ketat berpotensi menekan pasar SBN kita. Cost of fund akan semakin mahal bagi pemerintah untuk dapat menarik sumber pembiayaan APBN dari pasar, di sisi lain perbankan akan mulai membutuhkan likuiditas tambahan untuk menyalurkan kredit ke sektor riil," kata Said Abdullah.

Berikut Sambutan Lengkap Said Abdullah:

Sambutan Ketua Badan Anggaran DPR
Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan "Pembahasan Perubahan APBN 2022"


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan

Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenanNya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan menunaikan tugas konstitusional kita. Mengawali rapat kerja ini, dan masih bertepatan dengan Bulan Syawal dalam penanggalan Hijriah, atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR, kami mengucapkan Minal 'Aidin wal-Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Sejak pandemi Covid19 dua tahun lalu dampaknya masih terasa hingga kini, meskipun telah terjadi proses recovery, tekanan ekonomi kembali kita rasakan akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Pandemi Covid19 membuat berbagai harga komoditas utama global dunia, seperti minyak bumi jatuh ke titik nadir akibat lesunya permintaan.

Saat berbagai negara menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan moneter, sinyal pemulihan ekonomi mulai terasa. Perbaikan ekonomi sangat nampak didalam negeri kita, seiring keberhasilan pengendalian Covid19 dan efektifnya berbagai program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali ke track seperti sebelum ada pandemi Covid19. Pada kuartal IV 2021 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,02 persen, dan berlanjut 5,01 persen pada kuartal I 2022 secara tahunan.

Namun demikian, kita tidak dapat berpuas diri. Disrupsi pasokan global terjadi di tengah meningkatnya tingkat permintaan global yang tidak dapat diikuti dengan cepat oleh sisi produksi. Berbagai komoditas utama dunia seperti minyak bumi, gas, CPO, batubara dan lain lain mulai merangkak naik sejak tahun lalu. Jika ICP per Desember 2021 rata rata US$ 73,36 per barel, pada Januari 2022 rata rata US$ 85,89 per barel, dan pada Februari 2022 rata rata USD95,72 per barel. Kemudian perang Ukraina dan Rusia mulai berkecamuk sejak 24 Februari 2022 menambah tekanan kepada harga komoditas dunia. Harga ICP pada Maret 2022 meroket menjadi rata rata US$ 113,50 per barel. Setelah berbagai negara, termasuk Amerika Serikat menggelontorkan cadangan minyaknya, per April 2022 harga ICP turun ke level US$ 102,51 per barel, namun tetap jauh diatas patokan APBN 2022, dimana harga ICP ditetapkan US$ 63 per barel. Kenaikkan harga minyak ini dunia juga diikuti dengan kenaikkan harga komoditas lainnya, khususnya komoditas terkait energi lainnya dan harga pangan. Situasi ini tentu sangat tidak menguntungkan APBN kita dari sisi belanja, sebab kita menjadi bagian dari negara pengimpor minyak bumi dan beberapa bahan pangan.

Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan

Belum selesai urusan tekanan terhadap kenaikan harga komoditas, kita kembali dihadapkan tekanan terhadap nilai tukar. Pada Undang Undang APBN 2022 nilai tukar rupiah terhadap US$ pada APBN 2022 ditetapkan sebesar Rp. 14.350. Rentang Januari - April 2022 nilai tukar rupiah terhadap US$ memang relatif stabil di kisaran Rp. 14.200- 14.500.

Perubahan nilai tukar rupiah kita terjadi ketika Federal Reserve atau The Fed resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin atau 0,5 persen tertanggal 4 Mei 2022. Sebelumnya, pada 16 Maret 2022 menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point menjadi 0,25 persen. Paska keputusan The Fed pada 4 Mei 2022 tersebut berimbas ke nilai tukar rupiah kita terhadap US$. Beberapa hari terakhir rupiah kita bertengger diatas Rp. 14.500 an per 1 US$, dan rupiah berpotensi terus mengalami depresiasi. Penguatan US$ tersebut tidak hanya terjadi terhadap rupiah, tetapi juga terlihat nyata terhadap mata uang global. Hal ini terlihat dari melonjaknya indeks US$ (DXY) terhadap mata uang global per 13 Mei 2022 sebesar 104.47, dibandingkan indeks awal tahun 2022 sebesar 96,21. Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan juga membuat yield US Treasury naik di atas 100 bps dibandingkan awal tahun, yakni dari 1,63% untuk yang berjangka waktu 10 tahun menjadi saat ini 2,93%.

Kita harus cermat melihat kebijakan The Fed ini. Perkembangan rencana percepatan normalisasi kebijakan moneter The Fed perlu terus diantisipasi dan segera dimitigasi dampaknya ke perekonomian dalam negeri. Apalagi kalau kita cermati perkembangan naiknya tingkat inflasi di Amerika Serikat yang sangat cepat. Pada periode April - September 2021 inflasi di AS masih di level 4,2 - 5,4 persen, lalu pada Oktober 2021 naik drastis ke level 6,2 persen. Sejak Oktober 2021 inflasi AS terus menanjak, pada Desember 2021 menjadi 7 persen, Januari 2022 menjadi 7,5 persen, Maret 2022 menjadi 8,5 persen dan April 2022 turun sedikit ke posisi 8,3 persen. Sangat mustahil otoritas fiskal dan moneter di AS tidak bisa membaca tren kenaikan inflasi, dan terlambat menaikkan suku bunga acuan.

Kita seyogyanya peka dan tetap waspada dari dinamika perkembangan ekonomi global, khususnya di Amerika Serikat. Normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat menjadi suatu dilema kebijakan yang sangat pelik. Di satu sisi, The Fed membutuhkan kebijakan yang dapat meredam kenaikan inflasi yang cepat, namun di sisi lain kebijakan moneter juga harus akomodatif dalam menjaga momentum pemulihan, baik ekonomi AS maupun dunia. Sejujurnya kami meragukan jika The Fed kedepan akan terus memompa suku bunga acuannya hingga 2,5 sampai 3 persen. Suku bunga tinggi akan memukul kredit properti, termasuk kredit barang konsumsi lainnya di Amerika Serikat. Selain itu, kenaikan suku bunga tinggi tidak otomatis mensugesti orang untuk menyimpan uangnya melalui deposito di perbankan. Apalagi investor di Amerika Serikat terbiasa dengan suku bunga rendah. Namun begitu, kita harus tetap bersiap diri menghadapi jika The Fed merealisasikan kebijakan tersebut.

Kenaikan US Treasury harus kita waspadai resikonya terhadap kenaikan yield SBN kita. Langkah ini untuk menjaga agar imbasnya ke beban bunga SBN tidak makin tinggi. Kita berharap kebijakan The Fed tidak mendorong sentimen negatif di pasar keuangan kita berlangsung mendalam. Sebab tekanan ini membuat investor menjadi konservatif, dengan memilih menempatkan investasinya ke berbagai asset haven.

Kita juga harus antisipatif bila US$ makin mahal, sebab hal ini akan meningkatkan cost of fund. Para pelaku impor, termasuk berbagai BUMN besar yang memerlukan US$ baik untuk pembayaran barang impor dan utang perusahaan harus membuat langkah cerdik dan kreatif. Kecanduan terhadap US$ harus mulai dikurangi, sebab efeknya sangat serius ke aliran darah ekonomi kita. Bank Indonesia dan pemerintah harus mampu membuat banyak jalan alternatif untuk pembayaran transaksi internasional. Langkah Bank Indonesia yang telah membuat berbagai kesepakatan dengan beberapa negara melalui bilateral currency swap patut dikembangkan lebih lanjut.

Kita juga perlu mawas diri terhadap gejolak perekonomian global yang terus dinamis ini. Gejolak perekonomian ini berpotensi mengganggu jalannya pemulihan ekonomi dunia. Sebagaimana diproyeksikan oleh IMF pada World Economic Outlook pada bulan April tahun ini, perekonomian global diproyeksikan tumbuh 3,6 persen pada tahun 2022 atau jauh melambat dibandingkan tingkat pertumbuhan tahun 2021 yang diestimasikan sebesar 6,1 persen. IMF juga merevisi ke bawah sekitar 0,8 poin presentase proyeksi tahun 2022 setelah mempertimbangkan risiko perekonomian global terkini.

Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan

Mencermati situasi ekonomi terkini, terdapat indikator asumsi ekonomi makro yang bergeser dari asumsi awal, yakni perubahan harga ICP. Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang No 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan atas postur APBN 2022. Berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 42 Undang Undang No 6 tahun 2021 menyatakan "Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Makna darurat sebagaimana yang dimaksud diatas dijelaskan dalam penjelasan ayat 1 diatas adalah salah satu indikator adanya deviasi asumsi dasar makro dan meningkatnya belanja negara secara signifikan untuk membayar subsidi/kompensasi karena kenaikan harga ICP.

Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 Pasal 42 Undang Undang No 6 tahun 2021 bahwa; Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengacu pada ketentuan diatas, harga ICP kita telah melonjak drastis dari asumsi awal yang ditetapkan pada APBN 2022. Sejalan dengan itu, rupiah dibayangi bergeser dari asumsi nilai tukar yang dipatok oleh APBN, serta potensi naiknya yield pada SBN kita, khususnya yang denominasi US$ sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan yang diputuskan The Fed. Meskipun sejauh ini depresiasi rupiah terhadap US$ relatif masih kecil. Selebihnya berbagai indikator asumsi ekonomi makro lainnya cenderung ceteris paribus.

Perubahan dari ICP berkonsekuensi lebih jauh pada postur APBN kita, hal inilah yang menyebabkan kedaruratan pada APBN 2022. Perubahan yang jelas akan terjadi yakni pada postur belanja Kementerian dan lembaga (K/L) dan Belanja non K/L. Perubahan belanja K/L dan non K/L juga akan memiliki mata rantai dengan perubahan target pendapatan negara. Perubahan pada belanja K/L dan non K/L serta pendapatan negara berkonsekuensi pula pada perubahan defisit APBN 2022.

Karena pangkal persoalan bermula dari perubahan harga minyak dunia, maka dasar perubahan pertama yang harus kita lakukan pada APBN 2022 adalah perubahan asumsi ICP. Pemerintah mengusulkan perubahan ICP dari 63 US$ per barel menjadi kisaran 95 sampai 105 US$ per barel. Konsekuensi dari kita mengadaptasi perubahan ICP yang makin besar, maka belanja subsidi dan kompensasi energi otomatis juga makin meningkat.

Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp.74,9. Selain itu ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi bbm sebesar Rp. 234 triliun serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp. 41 triliun.

Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Perkiraan pemerintah alokasi penebalan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp. 18,6 triliun. Untuk memperkuat spending daerah, dan merujuk ketentuan bagi hasil, pemerintah memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 12 triliun.

Dengan sederet penambahan pos belanja diatas, maka berdasarkan undang undang, cadangan belanja pendidikan secara konsekuensial juga naik pada kisaran Rp. 23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja diatas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rp. 50 triliun. Perubahan perubahan ini berkonsekuensi pada perubahan pos belanja negara secara keseluruhan. Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp. 3.106 triliun.

Yang patut kita syukuri, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp. 2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp. 1.846 triliun. Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak maupun PNBP atas kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita seperti; CPO dan batubara.

Dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, puji syukur defisit APBN kita sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah, dari semula 4,85 persen PDB menjadi kisaran 4,3 sampai 4,5 persen PDB. Lebih rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi dibawah 3 persen PDB pada tahun depan.

Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan

Sebagai negara importir minyak bumi, kita saat ini dihadapkan pada pilihan pahit dengan segala resikonya. Jika menaikkan harga BBM, LPG dan listrik mendekati harga keekonomian sama halnya menyudutkan rakyat dalam posisi sulit. Selain itu, dampak tekanan ke harga pangan yang terus meningkat juga masih akan terus terjadi seiring dengan masih terjadinya disrupsi pasokan global, terutama di masa perang Rusia - Ukraina. Apalagi kita sedang memantapkan pemulihan ekonomi nasional.

Memang pemerintah tidak banyak punya pilihan. Namun pilihan kebijakan untuk menaikkan anggaran kompensasi energi adalah pilihan kebijakan yang realistis. Sebab tanpa penambahan anggaran kompensasi energi, Pertamina dan PLN tidak punya banyak opsi selain menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) BBM, LPG dan tarif listrik. Ironisnya, sekalipun Pertamina menaikkan HJE BBM dan LPG dan PLN menaikkan tarif listrik tidak cukup membantu keuangan kedua BUMN tersebut.

Terlebih lagi Pertamina memiliki piutang ke pemerintah pada tahun tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Piutang itu sebagai bagian dari realisasi penugasan pemerintah terhadap Pertamina untuk distribusi dan penjualan BBM dan LPG keseluruh Indonesia melalui harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan HJE BBM dan LPG adalah mandat konstitusi. Sebab kita harus mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember 2004 yang menegaskan, pembatalan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan mekanisme pasar. Bahkan, MK pada pengujian berikutnya membatalkan keseluruhan undang undang ini.

Dalam merumuskan kebijakan kompensasi BBM, LPG dan listrik, baik pemerintah maupun Pertamina dan PLN harus selalu memperbaiki kebijakan dan programnya, sebab berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun tahun yang lalu banyak temuan. Catatan ini semata mata untuk menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Audit BPK terhadap anggaran kompensasi BBM merekomendasikan perbaikan kebijakan dalam;

A. Menyusun kebijakan terkait dengan penyelesaian kelebihan/ kekurangan pendapatan Badan Usaha atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula.
B. Menyusun mekanisme penganggaran, penyelesaian dan pembebanan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula.

Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh pembayaran kompensasi BBM, LPG dan listrik kepada Pertamina dan PLN, serta penebalan program perlinsos. Sebab penugasan tanpa dukungan anggaran yang memadai akan membuat keuangan kedua BUMN tersebut pada resiko yang serius. Hal itu akan memperburuk kinerja keuangan kedua BUMN, dan memperburuk credit ratingnya, bahkan credit rating pemerintah sendiri. Sedangkan penebalan program perlinsos niscaya dibutuhkan rumah tangga miskin menghadapi berbagai kenaikan harga kebutuhan konsumsi, sehingga perlinsos sebagai social stabilizer akan tetap efektif.

Negara harus banyak akal dan harus berani mengalihkan potensi kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, pemerintah juga harus kreatif dalam mengelola pembiayaan agar kesehatan APBN tetap terjaga. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, likuiditas global yang akan semakin ketat berpotensi menekan pasar SBN kita. Cost of fund akan semakin mahal bagi pemerintah untuk dapat menarik sumber pembiayaan APBN dari pasar, di sisi lain perbankan akan mulai membutuhkan likuiditas tambahan untuk menyalurkan kredit ke sektor riil.

Demikian, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamith thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan

Jakarta, 19 Mei 2022
Ketua Badan Anggaran


MH Said Abdullah

Simak juga 'Mahasiswa Geruduk DPR RI Protes Harga Sembako-Gaji Guru':

[Gambas:Video 20detik]



(mpr/ega)