Penerbangan Ambon-Jakarta Delay, Maskapai Swasta Ini Digugat Rp 500 Juta

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 19 Mei 2022 10:04 WIB
Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal El Prat in Barcelona
Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/skyNext)
Jakarta -

Lima korban penundaan penerbangan (delay) pesawat rute Ambon-Jakarta, yakni Marisa dkk, menggugat maskapai pesawat swasta itu ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Penumpang meminta ganti rugi kepada maskapai swasta itu berupa ganti rugi materiil Rp 3,6 juta dan imateriil Rp 500 juta.

"Pesawat harusnya berangkat dari Ambon jam 12.05 WIT pada 14 Mei 2022 lalu ditunda secara sepihak menjadi jam 15.05 WIT dan sampai jam segitu belum juga berangkat, terus kemudian 15.50 WIT baru mulai berangkat. Sesampainya di Makassar di bandara transit ditunda dari Jam 15.50 sampai dengan jam 22.00 WIT," kata kuasa hukum pelapor Marisa dkk, Fahmi Namakule, kepada wartawan, Kamis (19/5).

Fahmi mengatakan pihak maskapai sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab secara penuh terhadap kerugian yang dialami atas insiden penundaan jadwal keberangkatan penerbangan dari Bandara Internasional Pattimura menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu, pihak maskapai swatsa itu telah malakukan pembatalan penundaan perbangan secara sepihak yang terjadi berulang kali.

"Mulai dari bandara asal sampai ke bandara transit tanpa meminta persetujuan dan memberikan fasilitas yang memadai bagi kliennya," ucap Fahmi.

"Dengan adanya insiden yang dilakukan oleh pihak Terlapor ini maka klien kami tentu mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. tegas Fahmi," ucap Fahmi.

Penerbangan Ambon-Jakarta Delay, Maskapai Swasta Digugat Rp 500 Juta. (Dok istimewa)Penerbangan Ambon-Jakarta Delay, Maskapai Swasta Digugat Rp 500 Juta (Foto: dok. istimewa)

Dalam laporan tersebut menjadi pihak terlapor, perusahaan tersebut diduga melanggar ketentuan pasal Pasal 2 ayat (e), Pasal 9 ayat (a), Pasal 10 ayat (a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Kemudian tindakan yang lakukan oleh Terlapor juga diduga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g, ayat (3), pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak Pelapor diterima langsung oleh Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok dan Wakil Ketua Komisi Advokasi BPKN Andi Muhammad Rusdi.

"Kami telah menyerahkan sejumlah bukti ke BPKN, antara lain e-ticket, boarding pass, sampai dengan bukti pembatalan jadwal penerbangan secara sepihak," beber Fahmi.

Menindaklanjuti laporan pengaduan, pihak BKPN akan memeriksa dan mengadvokasi serta memanggil dan mengagendakan pertemuan langsung dengan pihak maskapai.

"Kami berharap Pihak Terlapor dapat menghadiri dan memberikan pertanggungjawaban dalam agenda mediasi yang akan dilaksanakan pekan depan di kantor BPKN," tegas Fahmi.

Lihat juga video 'Citilink Delay 6 Jam di Bandara Palembang, Penumpang Kesal':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dnu)