.webp)
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI atas pembatal tender gorden rumah jabatan anggota DPR. Formappi meminta BRUT memastikan tidak ada kongkalikong tender di DPR.
"Keputusan BURT dan Kesekjenan DPR RI menghentikan proyek pengadaan gorden layak diapresiasi. Minimal, dengan keputusan ini DPR masih bisa kita andaikan sebagai pejuang aspirasi rakyat," kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).
"Walau proyek gorden sudah dihentikan, kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadaannya tentu saja tak bisa dihapus begitu saja. Kita berharap hal ini juga menjadi perhatian BURT untuk memastikan tak ada kongkalikong dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa di kompleks DPR," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lucius juga meminta BURT melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu berkaca dari pengadaan gorden yang sudah dibatalkan.
"Karena itu setelah berhasil menghentikan proyek gorden ini, selanjutnya BURT mesti mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa di kesekjenan dengan mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini. Kejanggalan-kejanggalan yang diungkap publik harus diminta pertanggungjawabannya kepada pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa di kesekjenan," ujarnya.
Lucius berharap dengan dibatalkannya tender pengadaan gorden, bukan untuk sekadar menyenangkan publik sesaat. BURT, kata Lucius, harus berkomitmen memastikan DPR mampu efisien menggunakan uang negara di tengah pandemi COVID-19.
"Selain itu, kita juga berharap agar keputusan penghentian proyek gorden bukan semata-mata untuk menyenangkan publik sesaat saja. Keputusan itu harus muncul dari sebuah komitmen BURT, untuk memastikan DPR menjadi lembaga terdepan yang mampu menjaga semangat efisiensi anggaran, di tengah situasi krisis yang terjadi pasca pandemi," ucapnya.
"Kalau keputusan hanya menghentikan pengadaan gorden, tetapi proyek tak penting lainnya masih berjalan, maka keputusan BURT menghentikan proyek gorden terlihat hanya untuk menyenangkan publik sesaat saja. Semangat penghematan anggaran sesungguhnya tak ada," lanjutnya.
BURT Batalkan Tender Gorden
Seperti diketahui pembatalan proyek gorden rumah jabatan anggota (RJA) DPR disampaikan Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5). Hadir dalam konferensi pers itu Wakil Ketua BURT DPR Johan Budi, Novita Wijayanti, anggota BURT Andre Rosiade, hingga Sekjen DPR Indra Iskandar.
"BURT memutuskan Sekjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan (RJA) DPR RI," kata Agung.
"Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui diskusi panjang antara BURT dan Kesekjenan," imbuhnya.
Simak video 'Alasan Ketua Banggar Minta Pengadaan Gorden DPR Rp 43,5 M':
