Daerah Otonomi Baru Dinilai Percepat Pembangunan Infrastruktur-SDM Papua

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 21:16 WIB
Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP)
Foto: Tangkapan Layar
Jakarta -

Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengungkapkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi kunci percepatan pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, pemekaran tersebut bisa menjadi solusi memacu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

"Percepatan pembangunan di Papua, memang harus dibarengi dengan pemekaran. Memang ada beberapa orang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses, namun itu hanya sebagian kecil saja tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua. Lagi pula mereka juga bukan siapa-siapa, mereka yang selama ini menikmati seluruh fasilitas tapi mereka lupa," sebut Ayub dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

Ayub mengatakan IKPB akan selalu tegak lurus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, Presiden Joko Widodo sejak periode pertama telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Papua.

"Kami mendukung apa yang telah digagas pemerintah khususnya perhatian penuh Bapak Presiden Joko Widodo. Cuma hari ini kami berharap agar pemekaran itu menyentuh keinginan masyarakat Papua. Kalau bisa dalam proses pemekaran Papua, porsinya 80 : 20. 80 Orang Asli Papua (OAP) dan 20 orang non-Papua," tuturnya.

Ia juga menegaskan semua yang hidup di dalam bingkai NKRI harus taat dan patuh kepada yang mengatur keutuhan tersebut, yaitu negara dan pemerintah.

"Maka itu kalau sekarang negara sudah membuat sesuatu yang baik, khusus bagi kami di tanah Papua, kenapa kita harus meributkan lagi? Sebab itu juga sudah terproses dengan baik secara matang demi kesejahteraan masyarakat Papua," tukasnya.

Ayub mengaku selama ini masyarakat Papua mendengar isu kalau pemekaran dilakukan demi kepentingan Jakarta. Padahal, pemekaran tersebut dilakukan di tanah Papua.

Karenanya, hal tersebut merupakan cara pandang yang keliru. Hanya saja, nanti mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa agar masyarakat Papua dapat terwakili.

"Jadi kalau mereka yang kerjanya hanya meributkan saja pasti mereka punya kepentingan, maka kerjanya hanya bicara saja. Kenapa harus ribut? Kami mendukung upaya pemekaran yang digagas pemerintah dan kami mendukung penuh," ujarnya.

Ayub menyatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada masyarakat Papua agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Ia menuturkan jika semua ingin mengatur, maka siapa yang jadi pembimbing. Karenanya mereka tidak boleh mengatur pemerintah.

IKPB, lanjut Ayub, selalu mendukung setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah demi bangsa dan negara. Papua juga dapat maju karena pemerintah juga memperhatikan Papua. Sebab, Papua juga bagian dari NKRI.

"Kalau ada provokasi-provokasi lain, itu karena masih ada yang berkepentingan saja. Masyarakat Papua itu lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi itu," pungkasnya.

Simak juga 'Saat Jokowi Temui Majelis Rakyat Papua-Papua Barat, Bahas UU Otsus-Pemekaran':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)