Dukung Pemekaran Papua, Bupati Lanny Jaya: Untuk Kesejahteraan Warga

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Senin, 16 Mei 2022 20:37 WIB
Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom
Foto: Istimewa
Jakarta - Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua yang juga Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom menegaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Papua bukan perjuangan para elite, melainkan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat yang mendambakan kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara juga berkemauan yang sama, yakni mengupayakan yang terbaik bagi warga.

"Kita kan semua sudah bilang bahwa kehadiran provinsi ini adalah kemauan politik negara, bukan perjuangan para elite atau orang siapa-siapa, atau tim pemekaran, tidak," kata Befa dalam keterangan tertulis, Senin (16/5/2022).

Befa menjelaskan pemekaran telah diatur oleh negara, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menerimanya dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak di Papua.

"Kita mau ke mana lagi, kita hidup di bumi ini, kita hidup di tanah ini dan kita hidup dalam negara ini. Dan jangan kita lupa itu kita masih diatur oleh negara ini sehingga apa yang dia buat ya kita terima," ujarnya.

Befa juga tidak melarang jika ada kelompok masyarakat yang menolak pemekaran Papua. Namun, ia meminta agar tetap mengikuti putusan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Dia pun berharap semua intelektual di Papua terutama di Pegunungan Tengah Papua agar dapat menyambut Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Menurut Befa munculnya pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun harus dilakukan pengkajian sebaik-baiknya.

"Sebagai warga yang baik, hindari semua pikiran negatif dan sambut hal ini dengan baik pula," ucapnya.

Dia menambahkan hadirnya provinsi baru harus dilihat dari kerangka yang lebih luas. Karena itu, tidak boleh berpikir sempit, apalagi saling mencurigai atau mengkambinghitamkan.

"Namun, harus dilihat dengan kacamata baik, bahwa Pemerintah Pusat memberikan pemekaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua," tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2014 hingga kini. Kendati demikian, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2/2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua justru mengamanatkan pembentukan daerah baru di wilayah Papua.

Adapun rencananya akan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Papua. Yakni RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan RUU Provinsi Papua Selatan.

Lihat juga video 'Pemekaran Papua Rumit, DPD: Pemerintah Pusat Harus Sosialisasi':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)