Protes Ganti Rugi Lahan Murah, Warga Minta Bupati-DPRD Lebak Turun Tangan

Fathul Rizkoh - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 18:33 WIB
Sejumlah warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Bergerak menggeruduk kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Banten
Sejumlah warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Bergerak menggeruduk kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Banten. (Foto: Dok Istimewa)
Lebak - Sejumlah warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Bergerak menggeruduk kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Banten. Massa memprotes terkait kasus ganti rugi pembebasan lahan untuk akses jalan di Desa Margatirta, Lebak.

Informasi yang dihimpun, di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, akan dibuat jalan untuk akses menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) limbah bahan, berbahaya, dan beracun (B3). TPST itu akan dibangun di Gunung Anten.

Warga menolak harga ganti rugi yang ditetapkan oknum lantaran terlalu murah atau sebesar Rp 20 ribu per meter. Massa meminta Pemkab Lebak turun tangan menuntaskan persoalan warga dengan pihak swasta.

"Iya bentuk protes karena Pemerintah Lebak seolah abai dengan kasus yang ada di Margatirta," kata koordinator aksi, Ahim, kepada detikcom, Rabu (18/5/2022).

Ahim mengatakan ganti rugi pembebasan lahan hanya dihargai Rp 20 ribu per meter. Selain itu, proses pembelian lahan dianggap tak sesuai prosedur.

"Dari 70 kepemilikan lahan warga yang dipatok dan diratakan, 18 di antaranya sudah dibayar sebesar Rp 20.000 (per meter). Tapi kenyataannya rencana kenaikan harga itu tidak benar-benar dilakukan. Bahkan kami seolah dibiarkan tanpa kejelasan," tuturnya.

Warga meminta ada kenaikan ganti rugi pembebasan lahan dari Rp 20 ribu menjadi Rp 100 ribu. Ahim mendesak Bupati Lebak dan Ketua DPRD Lebak menyelesaikan konflik ini.

"Tujuannya ke ibu gede, Ibu Bupati karena kepala daerah. Persoalan ini juga harus diketahui Ketua DPRD sebagai wakil rakyat. Persoalan yang ada di daerahnya seharusnya jangan diam saja," tegasnya.

"Kami selaku masyarakat Kabupaten Lebak menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya yang seolah mengabaikan penderitaan masyarakat kabupaten Lebak," sambungnya.

Aksi kali ini massa tidak mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Warga berencana melakukan aksi kembali di kantor Bupati.

"Kecewa hari ini tidak ada satupun yang turun menemui kami. Tapi kami akan terus berjuang hingga mencapai tujuan kami," paparnya.

Simak juga 'Saat Anggota Komisi III Singgung Kompensasi Pembebasan Lahan di Wadas':

[Gambas:Video 20detik]




(idn/idn)