ADVERTISEMENT

Anggota DPRD Lebak Duga Warga Dipaksa Jual Lahan untuk Proyek TPS Limbah

Fathul Rizkoh - detikNews
Selasa, 19 Apr 2022 11:30 WIB
Warga Margatirta, Cimarga, Lebak, Banten unjuk rasa tolak lepas lahan mereka untuk tempat pengolahan sampah dan limbah B3.
Warga Margatirta, Cimarga, Lebak, Banten, unjuk rasa menolak melepas lahan mereka untuk Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (Foto: dok. Istimewa)
Lebak -

Anggota DPRD Lebak, Banten, Dapil 3 dari Fraksi Gerindra, Bangbang, menduga ada proses jual paksa terkait pembebasan lahan untuk akses jalan menuju Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3) di Kecamatan Cimarga, Lebak. Dia mengatakan harga lahan yang ditetapkan penjual tidak dilakukan melalui negosiasi dengan warga.

Menurut Bangbang, ada mediator yang bermain di proyek tersebut. Mediator itu diduga membeli dan membayar murah lahan warga, untuk kemudian dijual kembali kepada investor.

"Karena ini perencanaan (TPS Limbah B3), terkait pembebasan saya yakin ini baru sepihak bukan dari investor. Itu baru mediator yang berspekulasi membebaskan lahan dan akan diganti oleh investor sampah nanti, dan bakal diganti lebih dari itu (Rp 20 ribu per meter)," kata Bangbang kepada detikcom, Selasa (18/4/2022).

Dugaan ini diungkapkan Bangbang karena rencana pembangunan TPS-Limbah B3 di Gunung Anten, Cimarga belum dapat dipastikan berjalan. Rencana itu bisa saja terjadi dan bisa pula gagal.

Dia pun menyayangkan sikap mediator yang mematok dan meratakan lahan warga, sebelum transaksi jual-beli terjadi. Bangbang menilai mediator telah memaksa warga menjual lahan.

"Mungkin bukan perampasan, tapi membeli secara paksa. Masyarakat dibayar tanpa ada negosiasi, misalkan masyarakat menginginkan Rp 50 ribu per meter, tapi dibayar Rp 20 ribu per meter, mau tidak mau harus diterima, itu dibeli paksa," tuturnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih mendalami informasi yang berkembang di lapangan. Warga pun diminta untuk segera datang melapor kepada DPRD atau Pemkab Lebak apabila terjadi sesuatu.

Menurut Bangbang, kegelisahan warga hari ini seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah setempat. Pemerintah harus hadir memberikan informasi lengkap terkait rencana pembangunan TPS Limbah B3 tersebut. Agar informasi dapat tersampaikan serta tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi.

"Nanti saya coba dalami dulu, betul atau tidak. Sampai sekarang saya belum mendengar secara utuh dari masyarakat yang datang ke kami terkait pembebasan lahan yang belum dibayar, tapi lahannya sudah dipakai untuk jalan (pembebasan)," tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Siasat KNPI Menuju 2045: Membangun Bisnis di Usia Muda':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT