Komisi I DPR Mulai Bahas RUU PDP, Target Selesai Masa Sidang Ini

Nahda Rizki Utami - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 15:53 WIB
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis
Abdul Kharis Almasyhari (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -

Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan memulai rapat membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pekan depan. Komisi I menargetkan pembahasan RUU PDP selesai pada masa sidang kali ini.

"Dengan pemerintah direncanakan hari Selasa (minggu depan). Kita mentargetkan mengupayakan selesai, ya minimal selesai pembahasan seluruh pasal-pasalnya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Kharis menjelaskan hal yang menjadi persoalan dari pembahasan RUU PDP adalah perbedaan pandangan terkait lembaga otoritas pengawas PDP. Komisi I menginginkan adanya lembaga tersebut, sedangkan pemerintah belum sepakat. Kharis mengatakan pembahasan akan jauh lebih cepat jika ada kesepakatan terkait hal itu.

"Tentang badan. Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi, itu yang belum ada titik temu. Kalau itu ketemu, rasanya mudah-mudahan cepat bisa selesai karena pasal-pasal tidak berkaitan dengan badan atau lembaga pengawas ini sudah selesai kita sepakati pada awal-awal tahun 2020," ujar Kharis.

Politikus PKS ini juga mengatakan banyak pasal yang berkaitan dengan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Jika lembaga otoritas tersebut sudah disepakati, pembahasan RUU PDP akan jauh lebih cepat.

"Sehingga ketika nanti badan ini sudah ada titik temu dan disepakati oleh pemerintah maupun oleh panja, panja pemerintah dan panja Komisi I, saya kira pasal yang lain yang masih sekitar 200 pasal yang belum selesai karena ini terkait dengan badan ini. Kalau ini sudah disepakati ya saya kira cepat sekali," imbuh Kharis.

Kharis berharap ada titik temu terkait persoalan itu, sehingga pembahasan cepat selesai. Kharis menyinggung hanya Indonesia-lah negara yang tidak memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi.

"Kita coba cari titik temu agar UU ini bisa selesai mengingat ya kita saya kira menjadi salah satu negara yang belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi," ujar Kharis.

(eva/eva)