DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Apr 2022 17:39 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

DPR RI memutuskan memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menyebut pembahasan RUU PDP hampir selesai.

Perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP disepakati dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (12/11/2022) kemarin. Selain RUU PDP, ada empat RUU lagi yang waktu pembahasannya juga diperpanjang, yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU Praktik Psikologi, RUU Landas Kontinen, dan revisi UU Aparatur Sipil Negara.

"Dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap lima RUU tersebut di atas sampai dengan masa persidangan V yang akan datang, setuju?" tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat paripurna, yang kemudian dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir, baik secara fisik maupun virtual.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terpisah, Dave menyebut Komisi I DPR dan pemerintah sudah sepakat soal lembaga/otoritas yang mengawasi perlindungan data pribadi. Seperti diketahui, lembaga pengawas ini merupakan salah satu kendala yang membuat pembahasan RUU PDP alot.

"Sudah. Sebentar lagi akan diumumkan," kata Dave menjawab pertanyaan apakah sudah ada kesepakatan soal lembaga/otoritas yang mengawasi perlindungan data pribadi, Rabu (13/2/2022).

ADVERTISEMENT

Dengan begitu, pembahasan RUU PDP akan kembali dilakukan pada masa sidang yang akan datang. Sebab, mulai 15 April hingga 16 Mei, DPR memasuki masa reses.

Seperti diketahui, waktu pembahasan RUU PDP terakhir kali diperpanjang pada Oktober 2021. Pada akhir Januari, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyebutkan pembahasan RUU PDP mandek karena kendala komunikasi.

(zak/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads