Dua Gubernur Surati Jokowi Minta Aturan Larangan Ekspor CPO Dicabut

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 11:42 WIB
Workers load palm oil fresh fruit bunches to be transported from the collector site to CPO factories in Pekanbaru, Riau province, Indonesia, April 27, 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Ilustrasi kebun kelapa sawit (REUTERS/WILLY KURNIAWAN)
Jakarta -

Dua gubernur Sumatera, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Gubernur Riau Syamsuar, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan larangan ekspor crude palm oil (CPO). Keduanya meminta Jokowi mencabut aturan tersebut.

Dilansir dari detikSumut, Rohidin mengungkapkan akan segera mengirimkan surat ke Jokowi terkait hal tersebut. Dia menjamin para pelaku usaha di bidang kelapa sawit akan mematuhi aturan tentang DMO 20 persen.

"Surat rekomendasi permintaan larangan ekspor dicabut kepada Presiden akan segera kita kirimkan, demi para petani sawit, asal pelaku mematuhi kewajiban DMO 20 persen," ucap Rohidin, Selasa (17/5/2022).

Berbeda dengan Rohidin, Syamsuar ternyata telah lebih dulu mengirim surat ke Jokowi. Aturan tentang larangan CPO dinilai Syamsuar justru banyak menimbulkan kerugian.

"Kami sudah mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden kiranya dapat meninjau kembali, sehingga persoalan ini dapat diatasi. Pertama, soal harga terus menurun. Kedua soal kemungkinan tangki timbun penuh. Kalau penuh, berarti PKS tak bisa produksi dan tidak bisa beli TBS," ujar Syamsuar.

Salah satu petani di Riau bernama David Sianturi mengaku kesusahan sejak aturan itu diterapkan. Harga sawit diklaim David menurun. "Kita mirisnya itu harga sawit turun. Tetapi lihat harga pupuk masih tinggi, mana bisa petani memupuk lagi. Harga sawit tingkat petani sudah tidak imbang untuk membeli pupuk," ungkapnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak video 'Protes Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit Minta Bertemu Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(rak/imk)