Giring di KPK: PSI Tak Terima Caleg Kena Korupsi di 2019, Semoga di 2024 Juga

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 18 Mei 2022 11:17 WIB
Ketua Umum PSI Giring Ganesha
Ketua Umum PSI Giring Ganesha (Azhar Bagas Ramadhan/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum PSI Giring Ganesha menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Giring menyebut pada Pemilu 2019 tidak ada calon anggota legislatif (caleg) dari partainya yang terjaring dalam kasus rasuah. Hal serupa pun diharapkannya pada Pemilu 2024.

"Saya rasa KPK juga kita tahulah ketegasan KPK seperti apa dan KPK mudah-mudahan hari ini tegas juga. Mudah-mudahan partai-partai lain seperti PSI yang tidak menerima kader-kader atau caleg-caleg yang pernah terkena kasus korupsi. Itu yang penting," ucap Giring di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Kehadiran Giring di KPK berkaitan dengan undangan KPK untuk mengikuti program politik cerdas berintegritas. Total ada 20 pimpinan partai politik (parpol) yang diundang KPK dalam acara itu.

"Itu juga statement saya bahwa kita di PSI tahun lalu di Pemilu 2019 tidak ada kader atau caleg kita yang pernah terkena kasus korupsi dan mudah-mudahan nanti di 2024 kita tetap akan mempertahankan komitmen kita program bahwa tidak ada caleg yang pernah terkena kasus korupsi," imbuh Giring.

Setelahnya, Giring menilai program yang dijalankan KPK ini senapas dengan apa yang dilakukan PSI. Selain itu, Giring turut berbicara mengenai kemungkinan bekerja sama dengan KPK dalam hal lain seperti membuat lagu.

"Of course-lah PSI banget, dan kita dengan bangga juga selalu bilang setiap sekolah kader kita pasti KPK selalu involve, sudah dua kali sekolah kader KPK selalu involve, dan KPK akan memberikan materi integritas kader kami dan itu materi yang paling ditunggu-tunggu oleh kader-kader kami," ucap Giring.

"Mungkin nanti kita bikin (lagu) itu ya sama KPK, kita bikin lagi bareng dan itu keren juga, keren juga idenya," imbuh Giring.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kurding mengatakan program ini diyakini penting untuk upaya pencegahan korupsi. Pasalnya, pejabat yang ditindak KPK merupakan politikus.

"Berdasarkan data penanganan perkara, hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan gubernur, serta sebanyak 148 wali kota atau bupati dan wakil yang ditangani KPK. Angka tersebut menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara," ujar Ipi.

Program ini juga dibuat untuk meningkatkan integritas politikus di Indonesia. Juga diharapkan dapat membuat para politikus yang menjadi pejabat bisa lebih amanah karena telah dipilih oleh konstituen.

"Sebagaimana amanat UUD 1945, parpol merupakan satu-satunya instrumen yang berperan penting dalam menghasilkan para pemimpin nasional dan daerah, serta para wakil rakyat, mulai presiden, kepala daerah, serta anggota DPR dan DPRD yang berkualitas dan berintegritas untuk memimpin dan memajukan Indonesia," ucap Ipi.

Lihat juga video 'Giring Tegaskan DPP Baik-baik Saja Usai Dikritik PSI DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/yld)