Yanuar Prihatin PKB Resmi Dilantik Jadi Pimpinan Komisi II DPR

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 17 Mei 2022 15:02 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung DPR RI (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Yanuar dilantik menggantikan Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim yang kini menjadi anggota Komisi IX DPR.

Pelantikan tersebut dilakukan di ruang Komisi II DPR. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut rotasi di Fraksi PKB itu merupakan hal yang biasa dan bagian dari tour of duty. "Sebetulnya sebelum diganti kan, jadi memang pergantian pimpinan di komisi itu kan sesuatu yang biasa aja, karena keputusan di masing-masing fraksi kan pasti ada tour of duty dari fraksi masing-masing ya, baik dari anggota juga pimpinan masing-masing komisi," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Doli mengatakan Yanuar juga sudah mengikuti rapat konsinyering terkait tahapan pemilu yang melibatkan Komisi II DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu sebagai pimpinan. Rapat itu digelar, Jumat (13/5) lalu.

"Pak Luqman kan sebelum diganti kan masih juga ikut dan Pak Yanuar sebelum dilantik kita juga waktu kumpul-kumpul konsinyering kan udah kita ajak sebagai pimpinan walaupun belum resmi dilantik," ujarnya.

Doli mengatakan surat rotasi terhadap Yanuar sudah diterimanya sejak masa reses. "Kan ini (pelantikan) formalnya aja. Suratnya kan udah masuk pas reses kemarin," imbuh dia.

Usai dilantik, Yanuar berbicara penyelesaian isu pokok seputar tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilu. Dia menyebut agenda ini harus selesai bulan ini.

"Agenda ini harus diselesaikan bulan Mei ini karena bulan Juni sudah mulai masuk tahapan pemilu. Beberapa isu tersebut sebenarnya sudah dicapai kesepahaman, terutama soal anggaran, durasi penyelesaian sengketa setelah penetapan DCT, durasi kampanye dan digitalisasi tahapan pemilu," kata dia. (fca/gbr)