Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto baru saja mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN. Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memastikan KIB tak lahir dari desakan internal partai.
"Oh, bukan itu masalahnya. Internal Golkar tidak ada, saya Sekjen, lo," kata Lodewijk kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Lodewijk menepis isu liar soal penggulingan Airlangga yang muncul dari kalangan internal dengan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Dia menegaskan internal partainya solid sejauh ini.
"Jadi dibilangin bahwa Airlangga ada munaslub-munaslub, nggak ada. Nggak ada itu," katanya.
"Ya, solid. Kita keliling Indonesia tidak ada masalah," imbuhnya.
Terkait KIB, Lodewijk menyebut pembentukan koalisi itu merupakan langkah awal dari perjalanan panjang menuju tahun politik 2024. Dia menyebut masih akan memantau perkembangan dari pembentukan koalisi itu.
"Kemarin itu awalan dari, kan sebelumnya sudah ada silaturahmi, ya. Kemudian kemarin para ketua umum sudah kumpul. Sudah mulai berbicara. Itu kita, tahapan awal. Nanti kita lihatlah perbincangan," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Meski demikian, Lodewijk menegaskan pembentukan koalisi itu merupakan langkah serius dari masing-masing partai. Dia menyinggung pembentukan KIB yang dideklarasikan oleh para ketum partai.
"Seriuslah. Ya namanya ketua umum bertiga, udah ketemu, masa nggak serius, gitu, lo," kata dia.
Sebelumnya, isu liar terkait penggulingan Airlangga ditepis oleh Waketum Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin menegaskan munaslub tidak bisa sembarangan digelar dan harus merujuk pada konstitusi partai.
"Saya kira untuk melakukan munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai," kata Nurdin saat dimintai konfirmasi, Kamis (12/5).
Nurdin mencontohkan munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar AD/ART. Menurut dia, sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART, tidak ada alasan untuk melakukan munaslub.
Nurdin kemudian mencontohkan dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2017.
"Nah, sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi," kata dia.
Meski demikian, Nurdin menilai Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan tersebut. Ia mencontohkan Airlangga harus meningkatkan keharmonisan antarpengurus, termasuk memasifkan rapat antarpengurus.
"Kalau ada suara-suara seperti itu, Ketua Umum harus peka dan diantisipasi," katanya.
Simak video 'Akankah Koalisi Golkar-PPP-PAN Langgeng Sampai 2024?':
