ADVERTISEMENT

Kasus 7 Satwa Dilindungi Dipelihara Bupati Langkat Naik ke Penyidikan

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - detikNews
Rabu, 16 Feb 2022 15:38 WIB
Evakuasi satwa dilindungi dari rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin
Satwa dilindungi yang diperlihara Bupati Langkat (Foto: dok. BKSDA Sumut)
MedanĀ  -

Kasus tujuh satwa dilindungi yang dipelihara Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terus bergulir. Kasus ini kini naik ke tahap penyidikan.

"Benar, SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) sudah kami kirim ke Poldasu," kata Kepala Seksi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah I Medan Haluanto Ginting saat dimintai konfirmasi, Rabu (16/2/2022).

Haluanto mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, di antaranya pihak yang merawat hewan di rumah Terbit.

"Telah memeriksa beberapa saksi, antara lain saksi pelapor, pemelihara satwa, dan ahli," ujarnya.

Haluanto menyebut belum ada tersangka dalam kasus ini. Mereka masih akan melakukan gelar perkara.

"(Selanjutnya) gelar perkara," jelasnya.

Seperti diketahui, kepemilikan satwa dilindungi ini terbongkar saat KPK menggeledah rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, yang menjadi tersangka kasus suap. BKSDA yang turun ke lokasi setelah mendapatkan informasi menemukan ada tujuh satwa yang dilindungi.

"Kegiatan penyelamatan berupa evakuasi didasarkan atas informasi KPK kepada KLHK tentang adanya satwa liar dilindungi Bupati Langkat nonaktif," kata Plt Kepala BKSDA Sumut Irzal Azhar kepada wartawan, Rabu (26/1).

Hewan yang diamankan itu adalah 1 ekor orang utan Sumatera, 1 ekor monyet hitam Sulawesi, 1 elang brontok, 2 ekor jalak Bali, dan 2 ekor burung beo. Irzal mengatakan satwa yang diamankan ini dibawa ke dua lokasi berbeda.

Irzal mengatakan Bupati Langkat nonaktif itu, yang menyimpan hewan langka ini, melanggar Pasal 21 ayat 2a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 40 di undang-undang itu dijelaskan pihak yang melanggar dikenai sanksi paling lama 5 tahun penjara.

"Selanjutnya proses hukumnya diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera," jelas Irzal.

(afb/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT