.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendesak pemerintah agar segera mencari solusi masalah penurunan harga sawit petani. Menurutnya larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, menjadi salah satu penyebab anjloknya harga sawit.
"Saya minta pemerintah segera mencari solusi jeritan petani sawit yang kini harganya anjlok. Jangan sampai pengusaha yang dituduh nakal tapi petani sawit yang dibantai," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5/2022).
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng memang efektif lantaran urusan ekspor merupakan kewenangan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia tidak yakin bila tujuan pelarangan ekspor dapat membuat harga minyak goreng terjangkau, sebab bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bukanlah milik pemerintah, melainkan milik swasta.
"Indonesia juga masih bergantung penuh ke pasar internasional. Jadi kalau kelebihan pasokan tidak serta merta menjadi solusi turunnya harga, malah seperti sekarang petani yang dirugikan," ujarnya.
Karena itu keponakan Gus Dur ini mendorong pemerintah segera menyusun kebijakan baru yang menjamin harga sawit tetap layak. Karena terdapat puluhan juta ton minyak sawit yang semula terserap oleh pasar luar negeri kini membanjiri pasar domestik imbas larangan ekspor.
"Pemerintah sudah seharusnya segera membuat kebijakan turunan dari larangan ekspor untuk menjamin harga sawit kita stabil. Kalau dibiarkan begini mereka tentu sangat dirugikan," ungkap Muhaimin.
"Jadi tidak cukup hanya melarang ekspor tanpa diimbangi kebijakan yang pro petani sawit, terutama mereka yang lahannya tidak begitu luas," sambungnya.
Sebelumnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan melakukan aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia pada pukul 09.00-12.00 WIB hari ini. Aksi dilakukan serentak dan mengerahkan petani sawit di 22 provinsi.
Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia ini dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Pasalnya, larangan itu berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, khususnya sentra perkebunan kelapa sawit.
(prf/ega)
