Gugat UU MK, Advokat Ini Minta KY Dicoret dari Majelis Kehormatan MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 16 Mei 2022 15:16 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Seorang advokat, Ignatius Supriyadi, menggugat UU Mahkamah Konstitusi (MK) ke MK. Ignatius Supriyadi meminta agar anggota Komisi Yudisial (KY) yang menjadi anggota Majelis Kehormatan MK dicoret. Apa alasannya?

Aturan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 27A ayat 2 UU Nomor 7/2020 tentang MK yang berbunyi:

Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan MK yang keanggotannya terdiri atas:

Satu orang hakim konstitusi
satu orang anggota KY
satu orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum

"Menyatakan Pasal 27A ayat 2 UU Nomor 7/2020 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi permohonan Ignatius Supriyadi yang dikutip detikcom dari website MK, Senin (16/5/2022).

Salah satu alasan Ignatius Supriyadi menolak KY terlibat dalam Majelis Kehormatan MK adalah suda ada putusan sejenis di UU MK sebelumnya. Entah karena apa, DPR kembali memunculkan anggota KY sebagai bagian dari Majelis Kehormatan KY.

"Pelibatan KY itu jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari MK yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait peranan KY yang telah dijatuhkan sebelumnya," tutur Ignatius Supriyadi.

Salah satu putusan MK ialah putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 terkait kewenangan KU untuk dapat mengawasi perilaku hakim agung dan hakim konstitusi.

"Maka tampak secara gamblang bahwa terjadi 'pembangkangan konstitusionalitas' dalam materi muatan Pasal 27A ayat 2 UU Nomor 7/2020. Padahal KY tidak memperoleh legitimasi konstitusional untuk dapat mengawasi perilaku hakim MK," bebernya.

Permohonan ini telah terdaftar di MK dengan Nomor 56/PUU-XX/2022.

(asp/zap)