Partai Garuda Sentil Agenda Partai Buruh di Balik Ancaman Mogok Nasional

Gibran Maulana - detikNews
Minggu, 15 Mei 2022 10:38 WIB
Teddy Gusnaidi (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Foto: Teddy Gusnaidi (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut bakal ada mogok massal 5 juta buruh terkait revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diklaim sebagai pintu masuk pengesahan omnibus law. Partai Garuda menyoroti rencana aksi ini.

Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut, berdasarkan UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak dan diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, termasuk kaum buruh. Meski demikian, kebebasan tersebut menurutnya tidak bersifat mutlak. Dia mengungkit dugaan agenda Partai Buruh di balik rencana aksi mogok tersebut.

"Ada sekelompok buruh yang melakukan demonstrasi, mengancam akan demo 3 hari 3 malam dan stop produksi bilamana pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU P3. Belum lagi ternyata, terselip pesan sponsor dari Partai Buruh, karena tuntutannya sudah di luar dari urusan buruh," kata Teddy dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (15/5/2022).

Teddy menegaskan tidak mempermasalahkan aksi para buruh. Meski demikian, dia mengingatkan demonstrasi juga ada aturannya.

"Saya ingatkan juga kawan-kawan buruh, bahwa demonstrasi itu ada aturannya, ada batas waktunya, sehingga ketika kalian melanggar, tentu ada konsekuensinya. Jangan mudah terpengaruh dengan propaganda, kalian harus mampu menilai dengan benar," katanya.

Teddy juga berharap kaum buruh tidak menabrak aturan dalam rencana demonstrasi tersebut. Dia menyebut keluarga harus jadi prioritas.

"Saya ingatkan kalian agar kalian mengerti, bahwa benar kalian punya hak tapi jangan sampai melanggar hukum. Ingat, tujuan kalian bekerja adalah untuk keluarga bukan untuk menjadi pejuang buruh. Karena ketika kalian melanggar hukum, kalian tidak lagi bekerja, keluarga terlantar, maka tidak akan ada yang akan membantu kalian. Itu pasti," kata Teddy.

Said Iqbal sebelumnya mengatakan bila aksi mogok lima juta buruh terlaksana maka akan terjadi kekacauan ekonomi. Apalagi aksi ini direncanakan berlangsung selama 3 hari 3 malam.

Said menjelaskan omnibus law sangat merugikan kaum buruh. Sebelum ada omnibus law rata-rata kenaikan upah adalah sebesar 5%-7%. Namun omnibus law menghapus aturan ini sehingga kenaikan upah menjadi tidak jelas.

"Waktu untuk mogok nasional 3 hari 3 malam bila sudah ada kepastian tanggal bahwa DPR akan mengesahkan omnibus law," kata Said Iqbal.

(gbr/gbr)