Pegawai Bea Cukai Sebut Bandara Soetta Rentan Penyelundupan Barang

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 11 Mei 2022 21:24 WIB
Sidang korupsi pemerasan eks pejabat Bea Cukai Soetta di Pengadilan Tipikor Serang
Sidang korupsi pemerasan eks pejabat Bea-Cukai Soetta di Pengadilan Tipikor Serang (Bahtiar Rifai/detikcom)
Serang -

Kasi Pabean dan Cukai 1 Rahmat Handoko dalam sidang kasus korupsi Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menyebut barang impor ke Soetta rentan diselundupkan oleh perusahaan jasa titipan. Kenapa?

Hal itu dikatakan Rahmat saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari dan Vincentius Istiko Murtiadji di Pengadilan Tipikor Serang, Jalan Serang-Pandeglang, Banten. Di mana keduanya didakwa melakukan pemerasan ke PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) dan PT Eldita Sarana Logistik (ESL).

Awalnya, Rahmat menjelaskan tentang tugasnya. Dia mengatakan tugas sebagai kepala seksi adalah mengamati, memeriksa barang milik perusahaan jasa titipan (PJT) dan perusahaan yang memiliki tempat penimbunan sementara (TPS) barang impor yang masuk di Soetta.

Dia menyebut Bea-Cukai memiliki SOP untuk melakukan monitoring, meminta data dari setiap perusahaan jasa titipan dan perusahaan yang memiliki tempat penimbunan barang sementara. Saat ia menjabat, ada program monitoring dan evaluasi untuk dua jenis jasa perusahaan tersebut.

Tapi, katanya ada saja barang yang bisa keluar dari perusahaan jasa titipan dan di tempat penimbunan barang. Padahal barang-barang itu datanya ada di pihak Bea-Cukai.

"Ada beberapa barang yang belum dapat persetujuan menyeberang, jadi kami punya catatan barang apa saja yang harusnya ada di TPS, tapi ketika monev sudah tidak ada di TPS," kata Rahmat dalam sidang, Rabu (11/5/2022).

Gudang-gudang penyimpanan barang juga disebut tidak terjangkau oleh Bea Cukai. Sesuai dengan aturan, perusahaan jasa titipan di Soetta memang harus bertanggung pada setiap barang yang impor.

Karena itu, Rahmat menyebut barang-barang impor yang masuk itu rentan diselewengkan.

"Makanya kami membuat pengawasan, dari hasil monitoring tadi ditemukan pelanggaran-pelanggaran, karena kalau ditungguin satu-satu tidak dimungkinkan," ujarnya.

"Kami tidak bisa menjamin, jadi kami semaksimal mungkin melakukan pengawasan dengan risiko (PJT) melanggar akan kita keluarkan," imbuhnya.

Rahmat menuturkan saat ia menjabat pada Agustus 2021, memang Bea-Cukai tidak melakukan monev untuk perusahaan SKK dan ESL. Tapi, memang berdasarkan dokumen lama saat dua terdakwa masih menjabat PT SKK pernah dilakukan monitoring dan diberi surat peringatan sebagai perusahaan jasa titipan.

"Hasilnya ada surat peringatan kepada SKK, memang pernah ada peringatan. Kalau berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, selama 30 hari tidak ada respons, maka dilakukan pembekuan," katanya.

Simak juga 'Diduga Pungli Rp 1,7 M, Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta Dipecat':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/zap)