.webp)
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin berbicara tentang manuver menteri menjadi capres 2024. Menurut Ngabalin, tak ada yang salah dengan menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadi capres 2024.
"Kan para menteri itu punya hak untuk dipilih dan memilih, berhak juga mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden calon wakil presiden. Di mana salahnya?" kata Ngabalin di akun Instagramnya, seperti dilihat Sabtu (14/5/2022).
"Sepanjang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau-beliau itu tetap tidak terganggu secara profesional dapat melaksanakan tugas dengan baik," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Ngabalin, arahan Jokowi soal menteri fokus mempersiapkan Pemilu 2024 tak bisa dianggap jadi tolok ukur untuk memecat menteri. Menurut Ngabalin, desakan memecat menteri manuver karena adanya arahan Jokowi sangat tendensius.
"Kalau arahan Bapak Presiden itu kemudian Anda jadikan sebagai patokan kemudian untuk mendesak Presiden memecat menteri yang mempersiapkan dirinya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden saya kira, Anda sangat tendensius dan tidak layak pernyataan Anda itu," ucapnya.
Dari sisi etika, regulasi, dan persiapan Pemilu 2024, tak ada salahnya menteri mempersiapkan diri untuk menjadi capres dan cawapres 2024.
"Sabar, jangan kebelet untuk mengeluarkan pernyataan yang membuat ruang publik itu menjadi kotor, kemudian tidak membuat pendidikan kepada masyarakat," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan Video ''Sentilan' Jokowi-Ma'ruf untuk Menteri yang Mulai Sibuk Kampanye':
Ketua PKB: Jika Ada Menteri Mau Manuver Baiknya Mundur
Ketua DPP PKB Daniel Johan merespons peringatan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) agar para menteri tak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Daniel Johan menyarankan menteri yang punya niat bermanuver terkait Pemilu 2024 segera mundur.
"Semua menteri harus becermin. Ini isyarat kuat dari Istana," kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (10/5).
Senada dengan KSP, Daniel mengingatkan bahwa para menteri wajib fokus menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi). Anggota DPR RI itu menyebut para menteri wajib membantu Presiden menyelesaikan masalah negara hingga akhir masa jabatan.
"Para menteri memang wajib fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, membantu Presiden dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara dan membantu rakyat yang saat ini sedang dalam kesusahan," sebutnya.
