Kritik Mahfud MD soal Hukum LGBT, HNW: Harusnya Bukan Membiarkan

Rhazes Putra - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 20:53 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa melarang LGBT atas dasar demokrasi. Alasannya, karena tidak ada aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi terhadap LGBT alias kekosongan hukum.

Padahal, kata dia, Deddy Corbuzier sudah merespons positif kritik dan penolakan masif dari masyarakat dengan menghapus tayangannya, dan mengaku salah serta meminta maaf.

Bila benar ada kekosongan hukum, Hidayat menilai sudah sewajarnya pihak-pihak berkewenangan segera membuat aturan UU baik DPR maupun pemerintah dengan melakukan inisiatif mengajukan usulan RUU, bukan seolah-olah tak berdaya sehingga permisif dan membiarkan LGBT. Apalagi masyarakat luas sudah menolaknya, dan penyimpangannya LGBT jelas-jelas tidak sesuai dengan norma Pancasila dan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1).

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, sekalipun demikian, kondisi 'kekosongan hukum' yang diklaim dan bisa ditunggangi untuk pembuatan atau legalisasi LGBT dengan penyimpangan seksualnya sudah dari dulu diantisipasi oleh Fraksi PKS (FPKS) di DPR RI.

Dalam pembahasan RUU TPKS, FPKS DPR RI mengusulkan agar tindak pidana terkait seksual bukan hanya yang mengandung unsur kekerasan seksual, tapi juga kejahatan seksual, seperti perselingkuhan dan perkawinan sejenis, atau laku seks menyimpang di kalangan LGBT.

Sayangnya, kata HNW, sikap dan usulan antisipatif dan konstruktif FPKS tidak didukung oleh fraksi-fraksi yang lain. Juga tidak didukung oleh pemerintah, sehingga FPKS menolak pengundangan RUU tersebut.

"Seharusnya pemerintah dan DPR sadar ada masalah yang perlu diberikan solusi hukum dengan mengisi 'kekosongan hukum' tersebut, baik dengan memperbaiki UU TPKS atau mengundangkan revisi UU KUHP atau membahas dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual untuk diprioritaskan dibahas oleh DPR dan pemerintah, kata ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

"(Hal itu) sebagai upaya membentengi masyarakat dan negara dari propaganda dan laku penyimpangan seksual seperti yang dilakukan kalangan LGBT," imbuh dia.

Apabila melihat banyaknya kasus serta reaksi masyarakat luas yang menolak Podcast Deddy Corbuzier, HNW menilai kebutuhan atas RUU tersebut sangat mendesak.

"Ini mestinya segera direspons dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik oleh DPR maupun pemerintah selaku lembaga yang berhak untuk mengusulkan dan bersama-sama membentuk undang-undang," ujarnya.

Baca Selengkapnya

Simak juga 'Sorotan Anggota Dewan ke Deddy Corbuzier Terkait Konten LGBT':

[Gambas:Video 20detik]