Respons Wagub soal Usulan Jalan Protokol Dikelola DKI Saat Ibu Kota Pindah

Karin Nur Secha - detikNews
Kamis, 12 Mei 2022 13:03 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa-detikcom)
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Annisa/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi mengusulkan agar jalan protokol yang dikelola pemerintah pusat diserahkan ke Pemprov DKI dengan adanya perpindahan ibu kota negara. Merespons usulan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku Pemprov DKI siap menerima usulan tersebut.

"Ya saya kira kalau itu nanti tentu ada aturan dan kebijakannya, Pemprov Jakarta ini aset-aset kami siap saja. Apa pun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kita akan laksanakan," ucap Riza kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

Dia mengatakan pemprov mengaku siap jika mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan jalan protokol tersebut.

"Kalau ada pemerintah pusat yang menanyakan kebijakan Sudirman-Thamrin diserahkan pemeliharaan, pengelolaannya kepada Pemprov kita akan laksanakan sebaik mungkin," imbuhnya.

"Memang di Indonesia kan jalan terbagi ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa dan sebagainya, jalan swasta, jalan perumahan, masing-masing ada peruntukannya dan ada kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Kami akan laksanakan apapun itu," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi mengusulkan agar 13 sungai dan jalan protokol yang dikelola pemerintah pusat diserahkan ke Pemprov DKI. Prasetio mengatakan Pemprov DKI memiliki alat untuk mengelola sungai dan jalan, terlebih status Ibu Kota bakal pindah.

"Ada 13 sungai di Jakarta, jalan protokol itu jalannya Pemerintah Pusat. Pertanyaannya adalah kalau itu jalan rusak yang disalahkan siapa? Pemerintah daerah, nah lebih baiknya, dengan adanya mau perpindahan ibu kota negara, serahkan saja kepada DKI," ujar Prasetio kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Prasetio meminta, khususnya kepada Kementerian PUPR, agar menyerahkan 13 sungai ataupun jalan protokol kepada Pemprov DKI. Ke-13 sungai yang dimaksud dan melintasi Jakarta adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

"Karena masalah di Jakarta cuma dua, macet dan banjir. Bagaimana cari solusinya? Jadi jangan bisa lah salah-salahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini kan nggak bagus juga," ucapnya.

"Nah 13 kali itu diserahkan aja ke kita. Pada saat tahun baru juga yang di sisi Sentul City itu, saya pernah mengajukan itu. Saya bicara dengan Wakil Menteri di situ, serahkan saja Jakarta mengenai 13 sungai dan jalan protokol, pasti beres," sambungnya.

Prasetio mengatakan salah satu jalan yang dimaksud adalah Jalan MH Thamrin menuju Sudirman.

"Jadi jangan dibuat kebijakan yang agak-agak banci gitu, to the point aja. Jadi kita nggak pusing main salah-salahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, itu aja kok, nggak ribet. Jadi Jakarta benar-benar kota bisnis, kota pertanggungjawabannya wilayah otonomi daerah dan membantu juga Pemerintah Pusat untuk konsentrasi IKN," katanya.

(ain/yld)