Masa Lebaran Usai, Pemprov DKI Jakarta Tak Batasi Arus Urbanisasi

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan membatasi arus pendatang (urbanisasi), yang biasanya terjadi setelah libur Lebaran. Pemprov DKI menyatakan tak melarang masyarakat untuk datang ke Jakarta.

"Jadi kami tidak pernah ada pembatasan, apalagi larangan, orang datang ke Jakarta," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seperti dilansir Antara, Rabu (11/5/2022).

Meski begitu, Riza meminta kepada para pendatang agar memiliki tujuan yang jelas saat berada di Jakarta. Dia mengingatkan pendatang untuk memastikan memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai nanti mendapatkan informasi yang salah, lalu datang ke Jakarta, sampai di Jakarta tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan, kemudian nanti di Jakarta menjadi pengangguran atau tidak jelas nanti statusnya," ucapnya.

Meski begitu, Riza mengharapkan tidak semua masyarakat mencari kerja di Jakarta. Riza menyebut pekerjaan, bahkan penciptaan lapangan pekerjaan, bisa dilakukan di kampung halaman sendiri.

Pemprov DKI Tak Gelar Operasi Yustisi

Pemprov DKI Jakarta tidak menggelar operasi yustisi atau penjaringan terhadap pendatang baru di Ibu Kota selepas Lebaran 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI menegaskan siapa pun bisa tinggal di Jakarta.

"Iya, memang sudah tidak ada operasi yustisi. Karena siapa pun bisa tinggal di Jakarta," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin saat dimintai konfirmasi, Minggu (1/5).

Budi mengatakan ada warga yang hanya ingin menetap di Jakarta tak sampai 1 tahun. Pemprov DKI akan memberikan surat keterangan penduduk nonpermanen kepada warga tersebut.

"Bagi yang hanya menetap kurang dari satu tahun, kami siapkan surat keterangan penduduk nonpermanen," katanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

RT/RW Diminta Data Pendatang

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan Jakarta terbuka bagi pendatang. Maka operasi yustisi ditiadakan.

"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia. Siapa saja bisa bekerja di Jakarta," kata Budi.

Dukcapil DKI pun menyiapkan aplikasi Data Warga bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta dengan melapor kepada RT.

Dia mengatakan pengurus RT akan memasukkan data warga pendatang yang melapor itu melalui aplikasi Data Warga.

"Atau bisa datang ke loket pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu, kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW di kelurahan," imbuh Budi.

Operasi yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Data BPS soal Penduduk DKI

Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada 2020, jumlah penduduk di Ibu Kota mencapai 10,56 juta jiwa.

Selama 10 tahun terakhir, BPS mencatat terjadi penambahan 954.300 jiwa dibandingkan sensus penduduk pada 2010 atau terjadi laju pertumbuhan 0,92 persen.

Dari total jumlah penduduk di DKI itu, sebanyak 71,98 persen adalah penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun dan warga lanjut usia 8,59 persen.

Adapun konsentrasi penduduk terbesar ada di Jakarta Timur, yang mencapai 3,04 juta jiwa.

Halaman 1 2

Selanjutnya