.webp)
Sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD Kota Depok menyatakan mosi tidak percaya ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terkait kartu Depok sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono pun menjawab serangan itu.
Mosi tidak percaya itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi. Dia menuturkan program KDS belum transparan dan dianggap sarat muatan politis.
"Tidak percaya kepada pemerintah dalam hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN," kata anggota fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi, saat dihubungi detikcom, Selasa (10/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai, katakanlah PKS itu sendiri," sambungnya.
Dia kemudian menjelaskan alasan di balik pelayangan mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok kepada Pemkot. Menurutnya, penunjukan koordinator lapangan tak dibicarakan dengan Komisi D.
"Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D," ungkapnya.
Selain itu, Babai menilai kartu yang diedarkan identik dengan tokoh politik. Dalam hal ini, adanya potret Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam pencetakan.
"Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakarta-lah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Babai.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan mosi tidak percaya juga ditujukan kepada mutasi ASN di lingkup Pemkot Depok.
"Tapi tidak semata itu (KDS), bisa juga hal lain-lain seperti pengangkatan ASN banyak kejanggalan, kami sedang kaji," kata Ikra.
Mosi 38 anggota juga dilayangkan kepada Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusuf Syahputra. Mereka akan melapor ke Badan Kehormatan Dewan (BKD).
"Untuk Ketua DPRD bentuknya laporan ke BKD, karena BKD yang harus memproses itu," ucap Ikra.
Lihat juga video 'Walkot Idris Pastikan Sandi Damkar Depok Tak Diintimidasi':
Respons Wakil Wali Kota Depok terkait mosi tidak percaya, simak di halaman berikut
Jawaban Wakil Wali Kota Depok
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok Imam Budi Hartono mengatakan tak ada unsur politis dalam KDS. Dia mengklaim penerima manfaat program KDS tak terkait partai politik.
"Nggak (terkait partai politik). Penerima bantuan kan semua warga. Syaratnya adalah miskin," kata Imam saat ditemui di gedung DPRD Depok.
Imam sendiri menyebut KDS sebagai program tambahan. Dia menjelaskan program KDS dibuat untuk meng-cover Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Karena ini program tambahan saja. Kalau pusat kan ada PKH, itu Rp 200 ribuan. Bagi keluarga yang belum dapat PKH, itu kita tutupin dari KDS," sebutnya.
Lebih jauh Imam menuturkan pihaknya akan secara berkala mengevaluasi implementasi program KDS. Politikus PKS itu memastikan, jika ada warga yang tak berhak menerima KDS, akan langsung dicoret dari daftar penerima manfaat.
"Kita evaluasi terus. Kalau nggak tepat, kita akan coret. Kita evaluasi supaya tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, terkait mutasi ASN, Imam mengklaim promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemkot Depok sudah dilakukan sesuai dengan aturan.
"Sudah seperti aturan yang ada, golongan, kepangkatan. Jika memenuhi dan mereka kinerjanya bagus, mungkin diangkat. Kalau nggak sesuai, nggak mungkin kita angkat," kata Imam.
