Ketua PKB soal Peringatan KSP: Jika Ada Menteri Mau Manuver Baiknya Mundur

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 11 Mei 2022 07:09 WIB
Daniel Johan
Daniel Johan (Tim detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP PKB Daniel Johan merespons peringatan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) agar para menteri tak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Daniel Johan menyarankan menteri yang punya niat bermanuver terkait Pemilu 2024 segera mundur.

"Semua menteri harus bercermin. Ini isyarat kuat dari Istana," kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Senada dengan KSP, Daniel mengingatkan bahwa para menteri wajib fokus menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi). Anggota DPR RI itu menyebut para menteri wajib membantu Presiden menyelesaikan masalah negara hingga akhir masa jabatan.

"Para menteri memang wajib fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, membantu Presiden dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara dan membantu rakyat yang saat ini sedang dalam kesusahan," sebutnya.

Daniel juga menilai arahan Presiden Jokowi terkait pemilu sudah jelas. Anggota DPR dapil Kalimantan Barat I itu mengingatkan jangan sampai para menteri justru menjadi beban Presiden Jokowi.

"Arahan Presiden sudah jelas. Sehingga, jika ada yang ingin manuver, lebih baik segera sampaikan kepada Presiden dan mengundurkan diri agar tidak menjadi beban kinerja Presiden," kata Daniel Johan.

Ibarat mobil, Daniel menyebut saat ini para menteri harus menjalankan tupoksinya dengan sistem double gardan. "Bukan hanya fokus, tapi harus double gardan, apalagi tantangan kondisi saat ini semakin berat," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani bicara perihal kewajiban menteri mematuhi dan menjalankan agenda Presiden di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Jaleswari menekankan para menteri wajib patuh kepada Presiden sebagaimana amanat Undang-Undang (UUD) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Selain sebagai pembantu presiden, bila merujuk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Dalam konteks ini, terdapat koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan manakala terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas termasuk terkait kepentingan pribadi," kata Jaleswari dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (10/5).

Simak juga video 'Suara-suara Elite soal 4 Menteri Jokowi Pengin Nyapres':

[Gambas:Video 20detik]



(lir/zak)