KPK Setor Rp 3,5 M ke Kas Negara dari Terpidana Eks Gubernur Sultra

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 10 Mei 2022 21:29 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - KPK menyetorkan uang pengganti dan denda dari eks Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam ke kas negara. Uang tersebut berjumlah Rp 3,5 miliar.

"Tim Jaksa Eksekutor KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara pelunasan uang hasil penagihan dengan total sejumlah Rp 3,5 miliar dari Terpidana Nur Alam berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Ali menjelaskan upaya penagihan tersebut dilakukan langsung oleh Tim Jaksa Eksekutor KPK. Langkah ini merupakan optimalisasi asset recovery yang berasal dari tindakan rasuah yang dilakukan para koruptor.

"KPK melalui Direktorat pengelolaan barang bukti dan eksekusi terus aktif melakukan penagihan uang denda maupun uang pengganti terhadap para terpidana korupsi yang perkaranya ditangani KPK," tutup Ali.

Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Nur Alam terbukti terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan menerima gratifikasi.

Diketahui, Nur Alam menyalahgunakan jabatannya selaku Gubernur Sultra dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Saat itu Nur Alam mengeluarkan Surat Izin Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Dia terbukti menerima suap senilai USD 4.499.900 atau setara dengan Rp 40.268.792.850 dari Richcorp International Ltd. Uang tersebut diterima melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri.

Nur Alam diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung. Dia dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Bernomor 2633 K/PID.SUS/2018 per 5 Desember 2018.

Mahkamah Agung mendakwa Nur Alam dengan kurungan penjara selama 12 tahun. Serta, dia diwajibkan membayar pidana denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

Selain itu, Nur Alam diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 2,7 miliar. Kemudian, hakim memutuskan mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah menjalani masa pidana pokok.

(isa/isa)